LBH Jakarta: Putusan MK Soal Penggusuran Berpotensi Melegitimasi TNI

@Rayapos.com | Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) menyatakan kecewa atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembatalan uji materil terhadap Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak.

Pengacara LBH Jakarta Charlie Albajili menilai, putusan MK itu melegitimasi tindakan penggusuran paksa yang dilakukan pemerintah terhadap hunian yang tidak mampu menunjukan status kepemilikan tanahnya.

“Padahal, dalam banyak sekali kasus penggusuran paksa, hal tersebut terjadi lantaran adanya penelantaran tanah, tidak adanya informasi mengenai pendaftaran tanah ataupun diskriminatifnya birokrasi pendaftaran hak atas tanah,” kata Charlie dalam keterangannya, Rabu (29/11/2017).

LBH Jakarta bersama dengan para korban penggusuran paksa beranggapan bahwa keberadaan UU tersebut memberikan wewenang yang besar bagi pemerintah atau pihak swasta untuk merampas lahan milik warga tanpa perlu membuktikan kepemilikan. Ironisnya, para korban itu juga diberikan kompensasi.

“Putusan tersebut bahkan berpotensi meningkatkan angka kriminalisasi terhadap masyarakat tradisional ataupun masyarakat adat yang telah secara turun temurun menduduki lahan huniannya selama jangka waktu lama,” sambung Alldo Felix Januardy, pengacaa LBH Jakarta lainnya.

Parahnya lagi, Majelis hakim seakan telah memberikan tafsir bahwa pelibatan TNI dalam penggusuran dapat dibenarkan sebagai upaya akhir untuk melindungi keamanan dalam negeri.

“Tafsir Majelis tersebut sangat berbahaya lantaran berpotensi dijadikan legitimasi untuk menguatkan peran TNI dalam mengurusi persoalan sipil seperti penggusuran,” sambung Nelson Nikodemus Simamora dari LBH Jakarta yang menjadi kuasa hukum para korban penggusuran selaku pihak pemohon uji materiil.