Pengacara Publik LBH, Oky Wiratama Siagian (Foto : Satu Harapan)

@Rayapos | Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menyesalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan terdakwa Subhan dan Yunardi terbukti bersalah dan dipidana penjara dengan syarat selama 4 bulan dengan masa percobaan 6 bulan.

Vonis yang dijatuhkan pada 18 Januari lalu, Majelis Hakim menyatakan perbuatan Subhan dan Yunardi telah memenuhi unsur-unsur Pasal 310 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengacara Publik LBH Jakarta Oky Wiratama mengatakan, lagi-lagi perjuangan pekerja untuk memperjuangkan penyelesaian atas permasalahan ketenagakerjaan dipupuskan melalui putusan ini.

“Sangat disayangkan majelis hakim hanya sekedar mengutip dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi ahli pidana dan menghasilkan putusan seperti ini,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Dia menjelaskan, perkara ini berawal dari upaya Serikat Pekerja Damira untuk menyelesaikan kemelut permasalahan antara karyawan dan PT. Daya Mitra Serasi melalui perundingan Bipartit. Pada perundingan yang digelar pada 13 Januari 2017 di Ruang Meeting Damira Lantai 3, perwakilan driver pekerja tetap menyampaikan permasalahan.

Salah satu permasalahan yang disampaikan adalah adanya dugaan permainan order yang dialami sendiri oleh Subhan. Pihak management kemudian mulai bertanya-tanya dan memaksa terdakwa untuk menyebutkan nama orang yang diduga melakukan permainan order tersebut.

“Karena terus menerus didesak, Subhan terpaksa menyebutkan nama atasannya yang berinisial “R”. R bertugas sebagai Koordinator Lapangan, yang kemudian di”iya”kan oleh Saudara Yunardi,” kata Oky.

Ternyata pihak yang dimaksud kedua terdakwa mendengar hasil Bipartit tersebut dari rekannya di Bagian Management, kemudian melaporkan hal tersebut sebagai “pencemaran nama baik”. Akibatnya, Subhan dan Yunardi merasa dikriminalisasi dan menjadi terpidana kasus pencemaran nama baik.

Oky menilai putusan tersebut, Majelis Hakim telah mengamini dan melanggengkan bentuk kriminalisasi terhadap buruh yang mengupayakan hak-nya dengan menyampaikan keluhan melalui perundingan Bipartit.

BAGIKAN