Legislator: Gelar Pahlawan Nasional Untuk Soeharto Bisa Terjadi Asal TAP MPR Dicabut

@Rayapos | Jakarta: Setya Novanto (Setnov) terus melakukan gebrakan setelah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar di Bali pekan silam. Setelah mengumumkan bahwa Partai Golkar berpisan dengan Koalisi Merah Putih (KMP dan berbalik mendukung pemerintahan Jokowi, Setnov kemudian menyatakan akan merampingkan strukutur organisasi Partai Golkar.

Dalam gebrakan terakhirnya, Setnov menyatakan bahwa Golkar mengangkat mendiang mantan presiden Soeharto, sebagai pahlawan nasional.

Menanggapi keputusan Partai Golkar tersebut, politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mengatakan pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional akan terganjal dengan TAP MPR nomor 11 tahun 98. Masinton menyebut dalam TAP MPR itu secara jelas dan tegas disebutkan dalam pasal 47 pengadilan terhadap Presiden RI ke-2 Soeharto.

“TAP MPR Nomor 11 tahun 98 itu lahir dari suasana kebatinan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang selama 30 tahun dipraktekkan oleh rezim Orde Baru Soeharto. Nah masa orang bermasalah diberikan gelar pahlawan?” kata Masinton di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (20/5).

Berkaca dari hal-hal tersebut, Masinton menyimpulkan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto tidak tepat.

“Masa orang yang bermasalah, dan jelas-jelas satu kesepakatan institusi tertinggi negara saat itu MPR menyatakan Soeharto harus diadili, masa diberikan gelar,” ucapnya.

Meski demikian, Masinton tidak menutup kemungkinan Soeharto memperoleh gelar tersebut. Ia mengatakan satu-satunya cara adalah mencabut semua TAP MPR RI yang mengganjal rencana pemberian gelar tersebut.

“Ya TAP MPR nya dicabut dulu,” pungkasnya.

BAGIKAN

LEAVE A REPLY