Legislator: OTT Hakim MK Adalah Kecelakaan Sejarah

Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Nasir Djamil (Foto: Istimewa)

@Rayapos | Jakarta: Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Nasir Djamil menilai kasus suap uji materi undang undang soal impor yang menyeret hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar adalah sebuah kecelakaan sejarah.

“Ini musibah bagi bangsa ini. Sebuah kecelakaan sejarah, karena apa? Karena MK itu diisi oleh para hakim yang negarawan. Jadi kalau kemudian hakim MK yang tertangkap tangan sekali lagi ini sebuah keperihan juga bagi bangsa kita,” tandas Nasir di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1).

Menurut Nasir, para hakim MK diharapkan menjaga integritas ternyata menjadi hakim yang culas. “Maka itu saya ucapkan innalillahi wainalilahi rojiun bagi kejadian ini,” tegasnya.

Nasir meminta kepada KPK untuk membuktikan apakah Patrialis menerima suap tersebut karena inisiatif pribadi atau bagian dari skenario untuk menyeretnya dalam kasus hukum. KPK harus mengusut keterlibatan pihak lain jika benar kasus ini hanya operasi yang dimainkan oknum tertentu.

“Saya belum bisa berkomentar banyak karena memang OTT ini bagian dari sebuah operasi yang diarahkan pada yang bersangkutan atau memang murni inisiatif yang berangkutan untuk menerima hadiah atau sesuatu yang kemudian itu bisa menjurus pada tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Politisi PKS ini membantah jika kasus Patrialis ini dikaitkan dengan integritas partai politik. Menurutnya, partai politik tidak bisa dijadikan kambing hitam karena tidak dianggap bisa membentuk integritas kader mereka.

“Ada kok yang dari parpol menjaga integritas pribadinya dan juga publiknya. Tdk lalu kemudian kita mengkambing hitamkan satu titik bahwa seolah-olah semua yang berasal dari parpol itu tidak bisa diandalkan integritasnya. Saya pikir itu keliru,” ungkap Nasir.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, pada Rabu kemarin. Kabarnya, dalam OTT itu turut diciduk seorang Hakim Mahkamah Konstitusi berinisial PA.

Informasi yang didapat dari sumber merdeka.com, Kamis (26/1), hakim konstitusi PA diciduk karena menerima suap dari pihak swasta terkait uji materi undang undang soal impor. Bahkan disebut-sebut, yang bersangkutan sudah menerima Rp 2 miliar, dari yang dijanjikan Rp 5 miliar.

Ketua KPK, Agus Rahardjo membenarkan adanya penangkapan tersebut. Namun penjelasan lengkap soal OTT baru disampaikan siang nanti.

“Benar, ada OTT yang dilakukan KPK di Jakarta. Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan pada hari ini,” kata Agus saat dikonfirmasi terpisah.[*]

Comments

comments