Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno (FOTO: RAYAPOS/KEMAL MAULANA)

@Rayapos | Jakarta – Sisa anggaran (silpa) APBD DKI Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp 13,16 triliun. Karena dinilai terlalu tinggi, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, masih belum mau menandatangani Raperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2017.

Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno belum mau menjelaskan terkait silpa yang mencapai angka 13,16 triliun itu.

Ia mengatakan, pihaknya bakal memberikan penjelasan sesuai perundang-undangan mengingat hal tersebut bagian dari legislasi.

“Nanti kita kasih penjelasan seandainya diperlukan, dan kita siap karena ini kan bagian dari legislasi dan bagaimana kita bisa sesuai dengan perundang-undangan,” kata Sandiaga di Slipi, Jakarta Barat, Kamis (19/7/2018).

Baca juga:

Ini Alasan Gerindra Daftarkan Celeg Eks Napi Korupsi di Pileg 2019

Cegah Anak Jalanan Berkeliaran, Satpol PP Jakarta Siapkan Pengawasan 24 Jam

Kendati tak menuding Prasetio, Sandiaga mengaku ingin memisahkan proses pengesahan LKPJ dari proses politik.

Terlebih menurut Sandi pemprov DKI Jakarta telah membuktikan dengan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk APBD 2017.

“Kita ingin juga pisahkan dr prosrs politik dr proses pengesahan LKPJ ini karena ini suatu hal rutin sebetulnya dan kita sudah membuktikan dengn WTP kemarin,” katanya.

Apabila Rapeda LKPJ APBD 2018 terhambat, akibatnya pengesahan APBD Perubahan tahun anggaran 2018 bakal terlambat disahkan.

Lebih lanjut suami Nur Asia berharap proses pengesahan LKPJ 2018 tidak tertunda mengingat pemprov DKI Jakarta sedang menjalankan program subsidi pangan murah.

“Jangan sampai tertunda dan (akhirnya) masyarakat yang terdampak secara negatif tidak bisa menikmati pangan murah,” ujar Sandiaga,” tutupnya.

BAGIKAN