LPSK Kuatir Skandal Mega Korupsi E-KTP Sarat Intimidasi Dan Ancaman Bagi Para Saksi

Mega korupsi E-KTP menyeret puluhan nama, di antaranya elit-elit pemerintahan (Foto: rayapos.com / REZA)

@Rayapos | Jakarta: Terkuaknya skandal mega korupsi pengadaan E-KTP yang terjadi antara tahun 2011-2012 dengan kerugian negara sebesar 5,9 triliun menggegerkan publik tanah air.

Pasalnya, sejumlah nama besar elit pemerintahan masuk dalam daftar penerima uang haram tersebut, di samping beberapa korporasi yang kemudian ditunjuk menjadi rekanan.

Terkait dengan banyaknya politisi elit partai, pejabat tinggi negara serta pihak swasta yang terseret, ada kemungkinan perkara ini menemui tantangan khususnya dalam menghadirkan saksi-saksi.

Hal ini ditegaskan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai.

Menurutnya, sangat terbuka kemungkinan orang akan berpikir seribu kali untuk menjadi kasus megar korupsi ini karena figur-figur yang terlibat di dalamnya.

Kalaupun memberanikan diri menjadi saksi, maka resiko yang menghadang akan sangat luar biasa besar. Menurutnya, pasti akan terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan seperti intimidasi atau ancaman.

“Kita menilai potensi intimidasi dan ancaman dalam kasus KTP elektronik cukup tinggi. LPSK membuka diri seandainya ada pihak yang membutuhkan perlindungan,” kata Abdul Haris di Jakarta, Kamis (9/3).

Menurutnya siapapun masyarakat yang berniat untuk menjadi saksi dalam perkara ini supaya segera melapor ke LPSK, supaya bisa mendapat perlindungan.

“Kehadiran LPSK di antaranya untuk membantu mengungkap dan memberantas korupsi di Indonesia, dengan memastikan terpenuhinya hak-hak saksi, pelapor (whistleblower), saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator), dan ahli,” tegasnya.

Saat ini sudah ada dua terdakwa yang sementara menjalani sidang yaitu
mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.

Keduanya bersedia menjadi justice collaborator, atau membantu aparat memberikan keterangan. Dari “nyanyian” keduanya, KPK kemudian mengembangkan kasus ini, hingga munculnya nama-nama besar dalam daftar penerima duit haram tersebut.

“Kita apresiasi terdakwa yang bersedia membantu penegak hukum dengan memberikan keterangan untuk membongkar keterlibatan pihak lain,” pungkas Abdul Haris.

Comments

comments