Komisioner KPU, Viryan Azis.

@Rayapos | Jakarta – Bekas koruptor sudah diizinkan keputusan Mahkamah Agung, boleh nyaleg. Sedangkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) punya waktu 90 hari menindak-lanjuti.

Komisioner KPU, Viryan Azis, mengatakan, timnya akan mempertimbangkan banyak hal tentang putusan itu. Bentuk tindak lanjut tersebut akan tertuang dalam revisi PKPU eks koruptor.

“Jadi prinsipnya ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam memutuskan persoalan ini,” terang Viryan di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Sabtu (15/9/2018).

Dijelaskan, pertimbangan-pertimbangan itu dilakukan dengan melihat putusan MA tersebut secara menyeluruh, yang hingga kini belum diterima KPU.

Menurutnya, selama belum ada tindak lanjut dari KPU, maka PKPU yang melarang eks koruptor nyaleg tetap berlaku.

“Selama belum dilakukan revisi masih belum berubah. Kemudian kan putusannya kita belum baca,” katanya.

Dia lanjutkan: “Ada yang bilang, yang jelas mantan napi tipikor enggak boleh jadi calon. Ini kan macam-macam. Kita enggak bisa berspekulasi sampai dapatkan dokumen tersebut dari MA,” tutup Viryan.

Dalam Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, dikatakan bahwa tergugat yang menerima putusan MA memiliki waktu 90 hari untuk tidak melaksanakan putusan MA.
Artinya, PKPU yang melarang eks koruptor nyaleg masih bisa berlaku 90 hari ke depan. Padahal, penetapan caleg dijadwalkan digelar kurang dari 90 hari ke depan, yakni 20 September 2018.

Baca Juga:

Japan Open 2018: Kevin/Marcus Lolos ke Final

Bocah SD Karawang Ditemukan Tewas, Setelah Hilang 2 Hari

Bekas Koruptor Dibolehkan MA Nyaleg, Sandiaga: Stop Debat

ICW: Partai Harus Coret Caleg Koruptor

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Syafrina, mengimbau partai politik tetap mematuhi pakta integritas yang telah mereka tanda tangani di hadapan KPU.

Pakta yang ditandatangani para calon peserta pemilu itu, salah satu poinnya adalah parpol tak mencalonkan eks napi korupsi.

“Partai politik seharusnya juga tetap berkomitmen untuk tetap mencoret nama-nama mantan napi korupsi, yang sudah menang gugatan ini, yang akan running di pemilu legislatif 2019,” kata Almas dalam diskusi populi Centre di Jakarta, Sabtu (15/9/2018).

Menurutnya, terlepas dari putusan MA yang menganulir PKPU terkait hal itu, parpol sejatinya harus memiliki semangat yang sama untuk tak lagi mencalonkan mantan narapidana korupsi.

ICW berharap, ke depannya hendaknya selalu ada pembahasan terlebih dahulu jika ada undang-undang pemilu yang hendak direvisi.

Larangan untuk tak mencalonkan mantan napi korupsi ini, setidaknya dapat dimasukkan sebagai salah satu poin revisi.

“Artinya mereka sudah mempunyai komitmen untuk tidak mencalonkan orang-orang yang bermasalah ini di pemilu 2019,” ujar peneliti Divisi Korupsi Politik itu.

“Saya harap ke depan juga harusnya apabila nanti ada revisi undang-undang Pemilu larangan ini dimasukkan di revisi Undang-undang pemilu itu,” imbuh Almas.

Mahkamah Agung membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak.

Keputusan ini diambil dalam sidang yang berlangsung pada Kamis (13/9). Sidang itu dipimpin tiga hakim agung, yaitu Irfan Fachrudin, Yodi Martono dan Supandi.

Permohonan uji materi PKPU tersebut diajukan oleh sekitar 12 pemohon. Semuanya bekas koruptor.

Antara lain, Wa Ode Nurhayati (mantan napi korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah), lalu Sarjan Tahir (mantan napi korupsi alih fungsi hutan Banyuasin, Sumatera Selatan).

Kemudian Darmawati Dareho (mantan napi korupsi pembangunan dermaga di kawasan Indonesia Timur).

Patrice Rio Capella (mantan napi kasus suap Gubernur Sumatera Utara), dan Al Amin Nur Nasution (mantan napi korupsi alih fungsi lahan dan peralatan Departemen Kehutanan). (*)

BAGIKAN