Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief

@Rayapos | Jakarta – Wasekjen Demokrat Andi Arief menganggap Sandiaga Uno telah mengakui pernyataannya soal mahar Rp 500 miliar, masing-masing ke PAN dan PKS terkait posisi cawapres Prabowo Subianto.

“Soal mahar, entah dalam bentuk penaklukan atau kampanye, sudah diakui Sandi Uno,” ujar Andi Arief di Twitter-nya, Minggu (12/8/2018).

Cuitan itu disampaikan Andi tak lama setelah dia menampilkan tautan pemberitaan soal Sandi. Sandi, dalam berita yang dicuitkan Andi, menyebut uang Rp 1 triliun ke PAN dan PKS untuk kampanye.

Andi menegaskan, cuitan tentang duit triliunan itu bukan bohong, seperti yang dituduhkan beberapa elite PAN dan PKS. Andi meminta PAN dan PKS sadar diri.

“Pimpinan PAN dan PKS yang telah menghujat saya, tak perlu minta maaf pada saya, tapi saya anjurkan lihat muka di cermin,” ucap Andi.

Baca juga:

Ahok Malah ingin Jadi Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin, Begini Jelasnya

Jokowi Puasa saat Jalani Pemeriksaan Kesehatan

Dramatis, Indonesia Juara Piala AFF U-16

Ditegaskannya, pernyataannya soal mahar bertujuan baik bagi politik Indonesia. Andi lalu berbicara soal langkah hukum.

“Saya berniat baik, mencegah Pak Prabowo mengambil langkah salah. Jika ini saya teruskan ke ranah hukum, Sandi Uno bisa terindikasi suap karena masih menjabat wagub dan pimpinan PAN-PKS bisa terlibat. Ini sudah jadi pengetahuan publik,” pungkasnya.

Sebelumnya, PKS akan melaporkan dan memperkarakan tudingan poltisi Andi Arif yang menyebut Sandiaga Uno membayar PKS dan PAN masing-masing Rp500 miliar.

“Tudingan Andi Arif itu tidak benar. Itu fitnah,” kata Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid, pada diskusi “Polemik: Melodramatik Capres-Cawapres” di Cikini, Jakarta, Sabtu (11/8/2018).

Menurut Kholid, PKS mengingatkan Andi Arif untuk meminta maaf secara terbuka kepada publik, karena itu menyangkut citra partai politik lain.

“Meskipun PKS dan Partai Demokrat dalam koalisi yang sama dan secara institusi sudah selesai, tapi jika Andi Arif secara pribadi tidak minta maaf, PKS akan tetap memprosesnya secara hukum,” katanya.

BAGIKAN