Maluku Tengah Rawan Pelanggaran, KPU Harus Gencarkan Sosialisasi

@Rayapos | Ambon: Kabupaten Maluku Tengah merupakan daerah yang dianggap rawan terjadi pelanggaran dalam Pilkada serentak pada 15 Februari 2017 mendatang. Pasalnya, Pilkada Serentak Jilid II di Bumi Pamahanunusa ini hanya diikuti 1 pasangan calon saja, dengan kata lain melawan kotak kosong.

Berangkat dari kondisi ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku selalu melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk gencar melakukan sosialisasi, mengingat Pilkada di Kabupaten Malteng berbeda dengan pemilihan di Kabupaten MTB, Kabupaten SBB, Kabupaten Buru maupun Kota Ambon.

Hal ini dismapaikan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Fadli Silawane, kepada wartwan, di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Sabtu (28/1). ”Terbukti mereka sudah melakukan sosialisasi, dan kemarin telah dilakukan di Liang dan akan dilanjutkan ke daerah lainnya. Saya berharap semua sosialisasi dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Tentang tidak adanya regulasi untuk saksi kotak kosong, jelasnya, masalah ini diserahkan kembali kepada pengawas negara dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah lembaga pengawas yang merupakan pintu masuk. Namun, semua itu terpulang dari masyarakat untuk dapat membantu dalam mengawasi, sehingga dapat berjalan dengan baik, dengan tidak ada kecurangan. ”Kalau masyarakat menemukan kecurangan, silahkan laporkan kepada kita untuk selanjutnya diproses,” jelasnya.

Menurutnya, sampai saat ini struktur Bawaslu sementara melakukan perekrutan pengawas TPS yang nantinya diberikan penguatan kapasitas untuk bekerja sesuai tugas dan tanggungjawabnya dalam mengawasi di setiap TPS. ”Kita juga telah memberikan catatan kepada kabupaten/kota untuk turut mengawal proses pengawas TPS. Jadi prinsipnya kami sudah siap,” timpalnya.

Ditambahkannya, kesuksesan pelaksanaan proses piemlihan itu sendiri, bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara dalam hal ini pengawas semata. Namun, seluruh pihka yang terlibat di dalamnya seperti pemerintah daerah, TNI/Polri, partai politik, pasangan calon, dan masyarakat itu sendiri. ”Kalau tidak mau berujung Mahkamah Konstitusi, maka semua harus taat,” pungkasnya.

Comments

comments

LEAVE A REPLY