Manuhutu Akui Hanya Tahu Kegiatan Survey

@Rayapos | Ambon: Sidang lanjutan atas kasus Bank Maluku-Maluku Utara (Malut) dengan terdakwa Pedro Rudolf Tentua (PRT) dan terdakwa Heintje Abraham Toisuta (HAT), kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Ambon, Selasa (24/12).

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, R. A. Didi Ismiatun,SH,M.Hum, beranggotakan Samsidar Nawawi,SH dan Hery Leliantono,SH ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Adam Saimima,SH dan I Made Gusti,SH, menghadirkan saksi Kepala Sub Divisi (Kasubdiv) Renstra dan Corsec PT. Bank Maluku-Malut, Jack Stuard Manuhutu (JSM).

Saat memberikan keterangan, JSM mengaku kalau hasil survey tahun 2012 dan 2014 disiapkan dalam bentuk memorandum dan sudah diserahkan kepada Direktur Utama. ”Semua hasil survei yang dilakuakan selama tahun 2012 dan 2014 telah disampaikan saya dan tim sampaikan ke Dirut Bank Maluku-Malut dalam dokumen memorandum, sebagai bahan untuk dipelajari dan dipertimbangkan,” ujarnya.

Dijelaskannya, pada tahun 2012 dirinya bersama PRT telah melakukan survey lokasi terhadap beberapa bangunan yang akan dijadikan kantor cabang Bank Maluku-Malut, di Jln. Darmo-Surabaya, termasuk untuk gedung/bangunan no. 51 yang saat ini menjadi objek masalah hingga ke pengadilan. ”Kami berdua lakukan survey. Survey ada dua kali. Di tahun 2012, dengan maksud untuk mencari lahan dan gedung untuk dijadikan kantor cabang Bank Maluku-Malut tetapi waktu itu gedung no. 51 itu belum ada nomor, dan bangunannya bagus dan layak untuk dijadikan kantor,” jelasnya.

Kemudian, tegasnya, pada tahun 2014 ada tim berjumlah 4 orang yakni, I. Rolobessy, F.Sanaky, S.Waliulu, dan JSM sendiri, melakukan survei untuk kedua kalinya ke Surabaya di lokasi itu, dan bertemu langsung dengan Lurah dan camat setempat, dengan maksud menanyakan status gedung tersebut. ”Pada saat itu tidak terjadi transaksi jual beli. Kami hanya ingin mengetahui keberadaan status tanah yang sementara disurvei. Tetapi karena bertepatan dengan hari Jumat, maka selepas sholat, Lurah dan Camat setempat tidak kembali,” tegasnya.

Untuk transaksi itu sendiri, akunya, baru diketahuinya setelah ada survei dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Maluku pada Mei 2015. Dan ternyata menurut informasi dari pihak OJK kalau pembelian lahan dan gedung untuk kantor cabang di Surabaya itu, tidak sesuai prosedur.

Khusus untuk aliran dana, terangnya, ia tidak mengetahui adanya aliran dana yang ditransfer ke rekening pihak pembeli maupun perwakilan dari pemilik lahan Chostarico Thi melalui Sunarko yang adalah supir mobil rental. ”Saya tidak mengetahui soal dana transfer kepada Sunarko, maupun kepada pihak pemilik lahan, Chostarico Thi. Malah saya tahu setelah ada penyelidikan yang dilakukan pihak penyidik Kejati Maluku dalam kasus ini,” timpalnya.

Saat diberikan kesempatan, Penasehat Hukum (PH) kedua terdakwa yang terdiri dari Anthony Hatane,SH,MH, Morits Latumeten,SH, Latief La’Hane,SH, La Ode,SH dan M.Puttimain,SH, secara bergantian menanyakan tentang proses pembelian lahan dan gedung kantor cabang Bank Maluku-Malut di tahun 2014 dengan nilai Rp. 54 milyar, yang diduga terjadi mark-up.

Padahal nilai yang dibayar kepada pemilik lahan Chostarico Thi hanya Rp. 46 milyar, sehingga terjadi selisih yang berpotensi merugikan keuangan daerah/negara sebesar Rp. 7,6 milyar. Usai mendengar keterangan saksi, majelis hakim menunda sidang hingga pekan depan, dengan agenda pemeriksaan saksi.

Comments

comments

LEAVE A REPLY