Mardhani Ali Sera : Perppu Ormas rusak demokrasi bangsa dan negara

@Rayapos.com | Jakarta :  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) konsisten menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas menjadi sebuah undang-undang.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS, Mardhani Ali Sera, Perppu Ormas berpotensi merusak tatanan demokrasi yang selama ini diperjuangkan dan ditata sedemikian rupa.

“Kita tahu bahwa Indonesia sudah menjadi contoh teladan bagaimana menyatukan demokrasi dengan dunia Islam. Pemilu kita bahkan sudah menjadi rujukan studi banding negara-negara lain,” katanya dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10).

“Perppu ini berpotensi merusak demokrasi, Perppu ini akan memotong proses demokrasi yang sudah berjalan dengan alamiah,” imbuhnya

Dalam kesempatan itu, Mardhani Ali juga menilai bahwa selama ini masyarakat telah berinteraksi dan menikmati demokrasi yang mereka rebut.

Namun setelah datang Perppu Ormas semuanya berubah, demokrasi semakin suram dan masyarakat makin merasakan ancaman untuk berkumpul.

“Mereka (masyarakat) telah berinteraksi dan menikmati demokrasi. Tiba-tiba datang Perppu ormas ini, Perppu ini datang amat tiba-tiba, dan kehidupan langsung berubah, sangat jauh berbeda dibandingkan dengan undang-undang tahun 2013,” katanya.

Mardhani menilai bahwa pemerintah dalam mengeluarkan Perppu ini merupakan sebuah langkah mundur.

Oleh karena itu PKS dengan tegas mengingatkan bahwa pemerintah telah menanam ranjau yang berbahaya.

“Ini akan menjadi masa kelam masa lalu, Perppu ini menunjukan bahwa pemerintah tak sabar dengan proses yang ada,” ujarnya.