Calon Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin

@Rayapos | Jakarta – Cawapres nomor urut 01, Ma’ruf Amin dilaporkan ke Bawaslu. Ma’ruf diduga melakukan pelanggaran saat safari politik.

Laporan ini dimasukkan atas nama Andi Samsul Bahri sebagai masyarakat. Andi mengatakan dugaan pelanggaran ditemukannya setelah melihat pidato Ma’ruf yang beredar di aplikasi Whatsapp.

“Saya menemukan di grup WA tentang adanya pidato itu, setelah dapat saya berdiskusi kepada teman-teman tim Advokat Masyarakat Adil dan Makmur. Akhirnya mereka ‘ayo kita lapor’, dan saya didampingi,” ujar Andi di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/11/2018).

Baca juga:

Diminta Mundur Bela HTI, Begini Jawaban Yusril

Beginilah… Modus Baru Pembobol ATM Bank

Sementara itu kuasa hukum Andi, dari Tim Advokasi Masyarakat Adil Makmur (TAMAM) Muhammad Akhiri mengatakan kejadian dalam video Ma’ruf yang beredar tersebut terjadi pada tanggal 1 November 2018. Ma’ruf diduga melakukan pelanggaran karena menjanjikan akan membagikan tanah negara pada petani.

“Peristiwa ini kan jadi pada tanggal 1 November 2018 karena salah satu calon cawapres pasangan nomor urut 1 yaitu Kiai Ma’ruf Amin. Dalam safari politiknya (Ma’ruf) sempat menyatakan, ingin membagi tanah negara pada masyarakat petani,” kata Muhammad.

Video yang dimaksud pelapor berisi pernyataan Ma’ruf saat cawapres nomor urut 01 itu berada di Banyuwangi, Jawa Timur, pada 31 Oktober 2018. Saat itu, Ma’ruf Amin tengah melakukan kunjungan dan bertemu dengan ribuan petani di Hall Alam Indah Lestari, Banyuwangi.

Dalam pidatonya, Ma’ruf berbicara tentang peningkatan kesejahteraan petani. Itu menurutnya bisa dilakukan melalui berbagai kemitraan-kemitraan antara pihak pemerintah dan swasta. Mulai permodalan, bibit, dan pupuk yang saat ini sudah dijalankan pemerintah saat ini.

Ma’ruf juga menyatakan akan membantu petahana Joko Widodo meningkatkan pembangunan ekonomi bila terpilih sebagai cawapres. Juga menghilangkan kesenjangan antara rakyat kecil dan ekonomi kuat.

Namun yang dipermasalahkan pelapor ada soal pernyataan Ma’ruf mengenai janji pembagian tanah bagi masyarakat melalui redistribusi aset lahan milik pemerintah kepada petani. Pernyataan itu dianggap sebagai bentuk janji dalam bentuk materi, yang dilarang dalam aturan pemilu.

Berikut petikan pidato Ma’ruf yang dipermasalahkan pelapor dalam video berdurasi 55 detik yang beredar di WhatsApp:

Saya ingin membantu pak Jokowi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi rakyat-rakyat kecil, untuk menghilangkan disparitas kesenjangan yang terjadi antara rakyat kecil dan ekonomi kuat.

Melalui apa? Melalui kemitraan, melalui apa? Melalui redistribusi aset yaitu tanah-tanah negara yang belum termanfaatkan supaya diberikan kepada masyarakat terutama masyarakat petani.