@Rayapos | Jakarta – Masyarakat Adat Minang merasa kecewa dengan dihentikannya penyelidikan dugaan kasus pelecehan agama yang terkandung pada cerita film “Cinta Tapi Beda” garapan sutradara Hanung Bramantio.

Melalui kuasa hukumnya yang tergabung dalam Tim Advokasi dan Pembela Masyarakat Adat Minang mengajukan gugatan praperadilan atas terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas pengusutan film tersebut.

Ketua Tim Pengacara, Zulhendri Hasan berkeyakinan tindak pidana yang melibatkan Hanung Bramantio, Raam Punjabi (produser), dan Aghni Prastishta selaku pemeran utama wanita di film tersebut telah memenuhi dua unsur alat bukti yang sah.

“Seharusnya perkara itu dilimpahkan penanganannya kepada kejaksaan untuk diuji kebenaran materiilnya di pengadilan,” kata Zulhendri dalam siaran persnya yang diterima wartawan, Sabtu (17/11/2018).

Menurut Zulhendri, adanya dugaan tindak pidana yang dipertontonkan dalam fim “Cinta Tapi Beda” ini bermula dari cerita percintaan sepasang kekasih beda agama, antara Cahyo dan Diana.

Cahyo adalah lelaki asal Yogyakarta yang lahir dari keluarga muslim taat. Sedangkan Diana, seorang gadis yang beragama katolik fanatik yang diceritakan dan digambarkan sebagai gadis Minang.

Pada film yang bergendre drama tersebut, sosok Diana diceritakan tidak pernah lepas menggunakan kalung salib, bahkan makanan kesukaannya adalah babi rica-rica.

Penggambaran seperti ini yang telah mengusik rasa keagamaan masyarakat adat Minang, yang memiliki falsafah hidup “Adat bersandikan Syarak, Syarak bersandikan Kitabullah”, artinya Al-qur’an adalah kitab suci masyarakat adat Minang dan Islam agamanya.

“Perbuatan para terlapor sudah memenuhi unsur pasal penghinaan agama,” tegas Zulhendri.

Namun Laporan Polisi No. LP/35/I/2013/Dit Reskrimum tertanggal 7 Januari 2013 oleh Penyidik Dirtipidum Bareskrim Polri, pada 10 April 2014 telah dihentikan penyidikannya dengan alasan bukan merupakan tindak pidana. Hal itulah yang menyebabkan kekecewaan kalangan masyarakat Minang.

Pada hari Kamis, 15 November 2018, mereka pun akhirnya melakukan upaya hukum dengan mendaftarkan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rencananya sidang akan digelar setelah 14 hari permohon itu di daftarkan ke pengadilan.