Aairlangga Hartarto (Foto: Istimewa)

@Rayapos | Jakarta – Tampaknya Golkar masih tetap dengan ciri khas lamanya. Siapapun ketua umumnya, tak terkecuali Ketum hasil Munaslub awal Desember 2017 yang lalu, Airlangga Hartarto (AH), tetap memainkan politik sangat-sangat cair.

Pengamat Politik dari Lembaga EmrusCorner Emrus Sihombing mengatakan, fakta politik menunjukkan pada Pilpres 2014, partai ini sangat kukuh mengusung dan mendukung pasangan capres Prabowo-Hatta. Saat itu, Golkar “tega” meninggalkan JK sebagai kader terbaik dan sangat senior di Golkar.

“Namun realitas politik menunjukkan, pasangan Probowo – Hatta kalah dari pasangan Jokowi – JK. Arah politik Golkar pun serta merta berbalik menjadi pendukung pemerintah yang berujung mendapat “kue” politik,” kata Emrus dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/1/2018).

Sekalipun Golkar dipimpin oleh kader terbaiknya, Airlangga Hartato, strategi politik yang dimainkan Golkar tampaknya tetap dengan pola lama, bisa berbalik 180 derajat.

Menurut Emrus, pola lama tersebut sangat jelas terlihat pada tahapan proses Pilkada 2018. Tidak lama terpilihnya Airlangga menjadi ketum Golkar menarik dukungan dari Ridwan Kamil (RK) yang sebelumnya sudah mendapat rekomendasi dari Golkar masa rezim Setya Novanto memimpin Golkar.

“Penarikan rekomendasi terhadap RK masih rasional karena memang ada perbedaan rezim kepemimpinan dari Novanto ke Airlangga,” kata dia.

Tetapi yang jelas, Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga, ada konsistensi komunikasi politik yaitu menyatakan tetap mengusung, mendukung dan memenangkan Jokowi (3M-J) menjadi presiden dua periode.

Konsistensi kerja politik ini sejatinya harus inline dengan kebijakan dan perjuangan politik pada semua tahapan Pilkada 2018, termasuk di dalamnya membangun koalisi mengusung balon di seluruh Indonesia pada Pilkada 2018.

“Sebab, kawan bersaing terkait dengan Pilkada 2018 telah membentuk poros baru, koalisi dari tiga partai yaitu Gerindra, PAN dan PKS. Tentu ini bisa jadi sebagai embrio koalisi pada Pileg dan utamanya Pilpres 2019,” ujar Emrus.

Dia menambahkan, kemenangan oleh para partai pengusung dan pendukung pada Pilkada 2018 dengan jumlah terbesar ini, yaitu di 171 daerah, tentu sebagai peta dasar kalkulasi politik dalam rangka pemenangan Pilpres 2019.

Untuk itulah bila tetap konsisten menuju perjuangan politik pada Pilpres 2019, maka semua tahapan proses Pilkada 2018, Golkar harus membangun koalisi dari partai yang telah mendeklarasikan diri mewujudkan kerja politik 3M-J tersebut. Bukan malah berkoalisi dengan partai yang jelas tidak inline dengan kerja politik 3M-J.

“Menurut hemat saya, bila Golkar berkoalisi dengan partai di luar perjuangan 3M-J dalam penyususunan Paslon Pilkada 2018, sebaiknya Airlangga melakukan evaluasi subtantif terhadap semua paslon yang diusung maupun yang didukung oleh Golkar pada Pilkada 2018. Bila tidak, secara politik, tidak ada jaminan partai ini melakukan kerja politik untuk 3M-J pada Pilpres 2019,” jelasnya.

Karena itu muncul pertanyaan kritis, ke mana arah politik Golkar pada Pilkada 2018 dan Pilpres 2019?

Comments

comments