Menata ulang Petugas Lapangan Keluarga

Petugas Lapangan Keluarga (Foto: Istimewa)

“Ukuran keberhasilan KB tidak lagi pada jumlah peserta KB baru tetapi bergeser pada ukuran peserta KB Lestari, yang menjadi andalan baru untuk menurunkan fertilitas”

Pada awal gerakan keluarga berencana (KB) di Tanah Air, PKBI dan jajaran pemerintah DKI Jakarta mengembangkan program KB berbasis Klinik.

Untuk mendapatkan akseptor KB, istilah pada waktu itu, ditugaskan Petugas Lapangan KB berkunjung dari rumah ke rumah menjelaskan program KB kepada keluarga muda.

Petugas Lapangan juga datang ke klinik dan menjelaskan kepada ibu-ibu hamil dan keluarganya yang sedang memeriksakan kehamilannya, agar setelah melahirkan ikut menjadi peserta KB.

Keberhasilan petugas lapangan itu terlihat, setelah kelahiran anak dari ibu hamil atau pasangan usia subur tersebut melahirkan anak, yaitu apabila ibu itu ikut KB.

Setelah Presiden RI, Bapak HM Soeharto memutuskan pemerintah mengambil prakarsa penyelenggaraan program KB secara resmi mulai 1970, BKKBN yang dibentuk secara resmi, juga menggunakan PLKB guna menjelaskan dan mengajak keluarga subur menjadi akseptor KB.

Untuk itu, ditugasi banyak petugas lapangan yang makin lama membengkak guna mendapatkan akseptor yang lebih banyak guna menurunkan fertilitas.

Setelah pengembangan program KB menjadi gerakan pembangunan di desa melalui studi di tahun 1973-1975, barulah dianut pendekatan kemasyarakatan yang digalakkan di seluruh desa.

PLKB diberi tugas ganda sebagai motivator tangguh sekaligus penggerak dan koordinator lapangan mematangkan relawan bergerak sebagai ujung tombak program KB, yang dikembangkan menjadi gerakan pembangunan berbasis penduduk yang dinamis.

Pada waktu itu jumlah lembaga kemasyarakatan yang semula hanya PKK dan PKBI, bertambah dengan masuknya Muhammadiyah, NU dan banyak lembaga kemasyarakatan lain di pedesaan seperti organisasi pemuda dan organisasi wanita.

Mereka juga bergerak ikut serta dalam kegiatan KB dan pembangunan di desa. Para warga desa yang bergabung dalam berbagai bentuk seperti arisan dan kegiatan sosial keagamaan lainnya, ikut aktif dalam gerakan KB.

Begitu juga lembaga bisnis ikut mengambil peran dengan menugaskan para ibu di dalam organisasi, mereka ikut aktif menjadi penggerak KB Desa.

Kegiatan mereka di pedesaan makin marak, sehingga PLKB makin sibuk melakukan koordinasi dan bimbingan untuk organisasi sosial tersebut.

Lebih dari itu,  PLKB banyak ditolong pesantren yang mengerahkan anggotanya ikut terjun ke masyarakat luas.

Melalui partisipasi dari berbagai lembaga pemerintah dan swasta yang sangat tinggi, target mengajak pasangan usia subur menjadi peserta KB setiap tahunnya melesat jauh.

Dari sekitar 50.000 – 200.000-an menjadi sekitar 5.000.000 peserta KB baru dan pembinaan dari jutaan peserta KB lestari.

Setiap tahun digelar pertemuan para peserta KB baru dan peserta KB lestari. Ukuran keberhasilan KB tidak lagi pada jumlah peserta KB baru,  tetapi bergeser pada ukuran peserta KB Lestari yang menjadi andalan baru untuk menurunkan fertilitas.

Dan, akhirnya menurunkan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Karena pencapaian yang sangat massif itu akhirnya berbagai survey resmi yang diadakan oleh BPS memberi gambaran, bahwa tingkat fertilitas di Indonesia menurun dengan drastis. Kegiatan di desa makin marak dan mendatangkan banyak peminat dari dalam dan luar negeri.

Alhasil,  Indonesia mulai menonjol menjadi Negara tempat belajar para aktifis KB dunia,  dalam hal pendekatan kemasyarakatan yang dinamis.

PBB pada tahun 1989 memberikan penghargaan UN Population Awards kepada Presiden RI, Bapak HM Soeharto langsung di Markas PBB di New York. Peran PLKB makin menonjol menjadi koordinator dan penggerak lembaga pembangunan di tingkat pedesaan.

Perlahan tetapi pasti PLKB terlibat dalam gerakan Imunisasi Nasional, pengembangan program Gizi keluarga di seluruh Indonesia, penanaman kelapa hibrida, pengenalan program insentif komunitas, pengembangan ekonomi dan pendanaan usaha ekonomi kerakyatan melalui pengenalan Takesra Kukesra.

Akhirnya pada awal tahun 1998, mengenalkan kegiatan terpadu memberi dukungan terhadap anak sekolah dengan beasiswa bagi anak-anak yang ingin masuk sekolah kejuruan.

Peran PLKB menjadi penggerak pembangunan keluarga termasuk pengentasan kemiskinan dengan dimulainya gerakan pembangunan keluarga sejahtera pada tahun 1993-1994.

Peta akseptor KB yang sangat terkenal, pada tahun 1994-1995 dikembangkan menjadi peta keluarga sejahtera guna mengetahui penyebaran keluarga prasejahtera, yang dijadikan target utama pemberdayaan serta keluarga sejahtera III plus, yang diharapkan berbagi melalui pemberdayaan bagi keluarga prasejahtera.

PLKB menjadi penggerak yang luar biasa dari upaya pemberdayaan. Inovasi baru muncul bukan untuk mencari akseptor KB saja tetapi ada lelang kepedulian, plesterisasi dan muncul istilah yang terkenal “ALADIN”, yaitu bantuan untuk atap, lantai dan dinding bagi keluarga dengan rumah kurang layak huni.

Minggu ini, dalam rangka silaturahmi Idul Fitri, kami berkesempatan bertemu dengan Kepala BKKBN Pusat,  dr Surya Candra Surapaty MPH PhD. Dalam pertemuan itu diperoleh informasi bahwa mulai awal tahun depan, PLKB akan dikelola langsung oleh BKKBN Pusat dengan penempatan tetap di Kabupaten/Kota dan desa-desa di seluruh Indonesia.

Yang kurang enak didengar adalah bahwa sebanyak 50.000 PLKB yang ditinggalkan pada masa sebelum tahun 2000, dewasa ini jumlahnya telah menyusut menjadi hanya 15.000 saja karena yang pensiun dan dipindah ke Instansi lain tidak ada gantinya dalam waktu 20 tahun terakhir.

Ini sangat disayangkan karena koordinasi di antara relawan dan aparat daerah di tingkat kecamatan dan desa untuk pembangunan keluarga dan KB menjadi sangat kurang.

Untuk melayani hampir 70.000 desa di Indonesia. Dalam pembicaraan santai disampaikan pada Kepala BKKBN, bahwa dewasa ini tingkat kesertaan KB sudah lebih dari 60 persen, sehingga minimal sudah lebih dari 50 persen desa-desa di seluruh Indonesia memiliki jumlah peserta KB yang tinggi.

Desa-desa seperti ini bisa langsung diperkenalkan kepada seluruh Jajaran Kementerian dan SKPD di seluruh Indonesia sebagai Desa Keluarga Sejahtera.

Pada Desa Keluarga Sejahtera itu setiap SKPD diundang untuk mengisi desa dan langsung mencari keluarga prasejahtera agar diberdayakan menjadi keluarga sejahtera II, III dan III plus.

Pada desa itu keluarga sejahtera II dan III dipersipakn menjadi keluarga sejahtera III plus, yaitu keluarga sejahtera yang mau berbakti, berbagi dan membantu pemberdayaan keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera I dan II. PLKB diperankan menjadi Penyuluh dan penggerak pemberdayaan dengan merangkul semua SKPD dan relawan pemberdayaan keluarga. Posdaya di tingkat dukuh dijadikan awal gerakan sebagai awal untuk mengembangkan Desa menjadi Desa Sejahtera, yaitu desa yang seluruh keluarganya menjadi keluarga sejahtera III dan III plus.

Pada kampung di desa tersebut yang kesertaan KBnya rendah, di bawah angka 50 persen, dijadikan Kampung KB dengan program prioritas KB secara sederhana. Setelah jadi Kampung KB dikembangkan Posdaya untuk membantu pemberdayaan menjadi Kampung Sejahtera dan akhirnya menjadi Desa Keluarga Sejahtera.

Prof. Dr. Haryono Suyono - Mantan Kepala BKKBN
Prof. Dr. Haryono Suyono – Mantan Kepala BKKBN

Penulis : Prof. Dr. Haryono Suyono, Mantan Kepala BKKBN (1983-1998) dan Mantan Menko Kesra dan Taskin (1998 – 1999). Kiprahnya di BKKBN selama 26 tahun dengan berbagai inovasi dan gerakan, telah menempatkannya sebagai personifikasi gerakan keluarga berencana di Indonesia.

Comments

comments