Salah satu hakim tersangka. Foto: Ist

@Rayapos | Jakarta – Dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Iswahyu Widodo dan Irwan tertangkap tangan aparat KPK, menerima suap, dan sudah jadi tersangka.

Ternyata, mereka masih akan rutin menerima gaji 50 persen. Karena mereka diberhentikan sementara dari PNS.

Seperti diberitakan, aparat KPK menangkap enam orang melalui OTT, Selasa (27/11/2018) malam.

Mereka yang ditangkap, dua hakim tersebut. Empat lainnya, yakni Muhammad Ramadhan, panitera pengganti PN Jakarta Timur (semula Panitera PN Jaksel).

Juga, pengacara Arif Fitrawan dan pihak swasta Martin P Silitonga. Serta seorang petugas security.

Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Achmad Guntur mengungkapkan, pihak PN Jaksel terus memonitor penangkapan Iswahyu Widodo dan Irwan, dua hakimnya itu.

Namun, segala keputusan terhadap nasib Iswahyu Widodo dan Irwan itu berada di tangan Mahkamah Agung (MA).

“Itu kewenangan MA, kita tunggu pernyataan dari KPK,” katanya kepada Warta Kota.

Kamis (29/11) kemarin, MA secara resmi memberhentikan sementara Iswahyu Widodo dan Irwan.

Selain itu, juga panitera pengganti Pengadilan Jakarta Timur (yang sebelumnya berdinas di PN Jaksel) Muhammad Ramadhan yang telah ditetapkan pula sebagai tersangka oleh KPK.

Kendati demikian, ketiganya tetap akan menerima 50 persen atau separuh dari total gaji atau penghasilan mereka.

“Hak dan kesejahteraannya hanya diberikan 50 persen,” kata juru bicara MA Suhadi dalam jumpa pers di Kantor MA, Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Suhadi menyebut, mereka tetap mendapatkan hak keuangan karena statusnya masih diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil.

Hak mendapat gaji akan diberhentikan secara total apabila ketiganya sudah diberhentikan secara permanen.

Adapun pemberhentian permanen ini baru akan dijatuhkan apabila ketiganya divonis bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Sampai putusan berkekuatan hukum tetap, baru sebagai dasar pemberhentian secara definitif,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah.

Iswahyu, Irwan dan Ramadhan diduga menerima suap untuk kepengurusan perkara perdata. Ramadhan diduga menjadi perantara suap.

Adapun tersangka penyuap adalah pengacara Arif Fitrawan dan pihak swasta Martin P Silitonga.

Berawal dari Pengacara

Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dugaan suap ini terkait sidang kasus masalah perdata.

Dijelaskannya, penangkapan awal dilakukan pada Selasa, 27 November 2018 pukul 19.00 WIB.

Saat itu, penyidik menciduk Arif Fitrawan, pengacara dari Isrulah Achmad, pihak swasta dari PT CLM di sebuah restoran cepat saji di daerah Tanjung Barat.

Di lokasi terpisah, penyidik lain menangkap Muhammad Ramadhan, panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang sebelumnya berdinas di PN Jakarta Selatan.

Ramadhan dicokok di rumahnya di kawasan Pejaten Timur.

Dari penangkapan itu, penyidik menyita uang sebesar 47.000 Dollar Singapura.

Uang tersebut diduga merupakan pemberian dari Arif yang akan diserahkan kepada dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni Iswahyu Widodo dan Irwan.

KPK juga sempat mengamankan seorang petugas keamanan.

“Tim terus bergerak dan pada pukul 23.00 WIB penyidik menangkap dua hakim bernama Iswahyu Widodo dan Irwan di kawasan Jalan Ampera Raya,” ujarnya Alexander dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (28/11) malam.

Kemudian semuanya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan awal.

Kode “Ngopi”

Dalam perkara yang melibatkan para tersangka, KPK menemukan kode yang digunakan untuk menyamarkan uang suap yang diberikan kepada dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Dalam komunikasi, teridentifikasi kode yang digunakan adalah ‘ngopi’, yang dalam percakapan disampaikan, “Bagaimana? Jadi ngopi enggak?” kata Alexander.

Alexander memaparkan, kode ‘ngopi’ tersebut berkaitan dengan janji pemberian uang dari Arifin melalui Ramadhan selaku perantara.

“MR (Muhammad Ramadhan) itu sudah menyampaikan ke oknum hakim tersebut agar dibantu (pengurusan perkara perdata). Kedua hakim itu menanyakan kepada MR, ‘Ayo kapan, jadi ‘ngopi’ enggak?’ Nah, itu (kode) untuk mereka bertemu,” kata Marwata.

Dalam pertemuan itu, kedua oknum hakim tersebut juga menanyakan apakah uang yang dijanjikan melalui Ramadhan sudah ada atau belum.

“Dalam pertemuan tersebut kedua hakim menanyakan apakah uangnya sudah ada apa belum? Seperti itu,” papar Alexander.

Terima Rp 150 Juta

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, dugaan penyuapan ini berawal ketika Arif dan Martin menyepakati akan memberikan uang sebesar Rp 2 miliar kepada dua hakim yang menangani perkara perdata tersebut.

“Ternyata ketika dibicarakan ke panitera pengganti MR (Muhammad Ramadhan), sebenarnya dealnya Rp 950 juta. Dan ternyata yang direalisasikan ke hakim oleh MR kami duga lebih kecil lagi, sekitar Rp 650 juta,” kata Febri.

Ramadhan tercatat pernah menjadi panitera pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum dimutasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Ramadhan diduga menjadi perantara suap dalam kasus ini.

Realisasi suap tersebut dalam pecahan uang rupiah senilai Rp 150 juta dan 47.000 Dollar Singapura.

Namun, yang baru diterima oleh kedua hakim tersebut sekitar Rp 150 juta.

Sementara, 47.000 dollar Singapura yang akan diserahkan oleh Ramadhan terhadap dua hakim itu disita oleh KPK.

Batalkan Akuisisi

Pemberian uang itu terkait kepengurusan perkara perdata Nomor 262/Pdt.G/2018/PN Jaksel.

Perkara tersebut didaftarkan pada tanggal 26 Maret 2018 dengan para pihak, yaitu penggugat atas nama Isrulah Achmad dan tergugat Williem JV Dongen, serta turut tergugat PT APMR dan Thomas Azali.

Gugatan perdata tersebut adalah pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM oleh PT APMR di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“PT CLM itu kan punya kekayaan dan punya saham, kemudian salah satu pihak itu yang punya PT CLM melakukan perjanjian dengan PT APMR. PT ini mengakuisisi saham CLM,” kata Febri.

Pihak penggugat, lanjut Febri, keberatan dengan akuisisi tersebut dan ingin mengembalikan saham tersebut sepenuhnya ke PT CLM lagi.

“Ini yang diduga diurus oleh orang-orang ini agar untuk dua hal. Pertama, keputusan selanya tidak NO (Niet Ontvankelijke Verklaard). Artinya, lanjut ke pokok perkara. Kedua, agar dimenangkan, jadi akuisisi itu dibatalkan sehingga seluruh saham itu masuk kembali ke perusahaan asal,” papar Febri.

Baca Juga:

Lagi Haid, WN Jepang Nyaris Diperkosa Oknum Sekuriti

PSSI Bidik Pelatih Persija Jakarta untuk Tangani Timnas

Begini Kronologi Driver Taksi Online Dibegal Penumpangnya

Katanya, Hakim Profesional

Menurut Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Achmad Guntur, hakim Irwan maupun Iswahyu Widodo yang ditahan oleh KPK dikenal sebagai hakim yang profesional.

Achmad Guntur sendiri juga menjadi anggota Majelis Hakim perkara yang menjerat kedua hakim tersebut.

“Selama menjadi rekan kerja, saya melihat mereka profesional dan tetap menjaga integritas sebagai hakim,” kata Guntur saat bertemu dengan Tribun di PN Jakarta Selatan, Kamis (29/11).

Hakim Iswahyu Widodo, misalnya. Menurut cerita Guntur, ia pernah beberapa kali melihat pria asal Jawa Tengah itu membawa berkas perkara yang ditangani olehnya masuk ke mobil menuju tempat tinggal guna dipelajari lebih lanjut.

Alasan lain, persidangan dapat berlangsung dari pagi hingga malam pukul 23.00 WIB.

Belum lagi, satu Majelis Hakim dapat menyidangkan hingga 30 perkara dalam satu hari.

“Beberapa kali lihat beliau bawa pulang berkas. Dia sempat bilang untuk dipelajari. Beberapa hakim juga begitu,” katanya.

BAGIKAN