Jenderal Moeldoko. (FOTO : Ist)

@Rayapos | Jakarta – Nama Jenderal TNI (Purn) Moeldoko muncul sebagai salah satu cawapres alternatif Jokowi di antara nama lain dari militer. Moeldoko disebut sebut-sebut cocok untuk mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019.

Jokowi sendiri pernah mengungkapkan tentang sosok militer yang menjadi pilihannya. Hal itu disampaikan Jokowi ketika diminta wartawan untuk menyebutkan nama cawapresnya jika ternyata diambil dari jalur militer.

Lebih lanjut, Wartawan kembali menanyakan ketegasan Jokowi soal capres, ‘Pak Prabowo atau Pak Gatot? Jokowi tetap konsisten menyebut nama Moeldoko. Pertanyaan menjebak Jokowi itu terjadi di kantornya, Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/4/2018) silam.

Memang ketika berhadapan dengan isu ancaman negara, posisi Prabowo di bursa capres lebih kuat. Latar belakangnya di militer memberikan keunggulan dibandingkan Jokowi yang berasal dari sipil. Namun bila didampingi oleh Moeldoko, Jokowi akan mampu memperkuat posisinya dan mempertajam strateginya di dalam isu ketahanan negara.

Tidak hanya itu, Moeldoko pun mampu untuk me-leverage perhatian dan visi Jokowi di bidang pertanian. Apa yang telah dimulai oleh Jokowi dengan pembangunan infrastruktur pertanian, akan diselesaikan Moeldoko dalam hal SDM, produktivitas dan teknologi pertanian yang mumpuni.

Uniknya nama Moeldoko dalam bursa cawapres ini bukan dirilis oleh parpol peserta pemilu 2019. Nama panglima tani itu muncul sebagai opsi cawapres dari kalangan non-parpol yang berlatar belakang militer.

Pada 24 Maret-6 April 2018 Lembaga Survei Media Nasional (Median) merilis sejumlah nama cawapres potensial yang bakal mendampingi Joko Widodo di pilpres mendatang. Median melibatkan 1.200 responden. Namun, Elektabilitas Moeldoko hanya mencapai 0,7%.

Baca juga:

Kahiyang Ayu Melahirkan, Jokowi Kini Punya Cucu Ke-2

Ditaksir Sejumlah Klub, Chelsea Naikan Gaji Ngolo Kante

Hakim Indonesia Dibodoh-bodohi Dunia

Lembaga survei tersebut juga menyebut sejumlah nama yang memiliki elektabilitas tertinggi sebagai cawapres adalah Anies Baswedan 6,4%, Gatot Nurmantyo (5,4%), Prabowo Subianto (4,9%), Muhaimin Iskandar (4,7%) dan AHY (3,8%). Sisanya, sebanyak 42,% responden belum menentukan pilihan.

Namun hasil ini merupakan cerminan bahwa Moeldoko sendiri tidak mengambil langkah-langkah agresif untuk mencalonkan dirinya sendiri. Namanya muncul dari rakyat, berbeda dengan Prabowo Subianto atau mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang memang dengan terbuka hendak berpartisipasi di dalam bursa capres-cawapres.

Lima Keunggulan Jenderal Moeldoko

Di mata Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga Anggota Komisi XI DPR Eva Kusuma Sundari menilai bahwa, Sosok Jenderal TNI (Purn) Moeldoko adalah sosok Pemimpin yang memiliki lima keunggulan.

”Pertama, Moeldoko tidak ada beban masa lalu. Dia lebih legitimate, soal kasus berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) beliau clear. Kalau dibandingkan dengan seniornya Mantan Komandan Kopasus Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto yang saat ini bakal menjadi rival calon politiknya Joko Widodo untuk kedua kalinya di pilpresnya akan datang,” kata Eva kepada wartawan, Senin (30/4/2018).

Kedua, kata Eva, Karir puncak di Korps Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia berjalan mulus dari awal hingga pensiun. Bahkan saat ini masih dipercaya pemerintah untuk menjabat Kepala Kantor Staf Kepresidenan Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla sejak Januaru 2018.

Keunggulan yang Ketiga, yang dimiliki Moeldoko adalah dirinya tidak terlibat atau ada kontroversi kemusliman.

Keempat, Eva menilai sosok Moeldoko terdapat Chemistry dengan capres incunmbent Joko Widodo yang oke. Dengan kecocokan tersebut diyakini Moeldoko mampu mengimbangi cara kerja manatan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo jika saja dijadikan cawapres di pilpres 2019 mendatang.

Kelima, bahwa Moeldoko tidak memiliki atau terlibat di dalam organisasi kepartaian yang mengikat. Khususnya saat beliau menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan,sejak dilantik Joko Widodo per Januari 2018 yang lalu.

Selain itu, Moeldoko adalah lulusan terbaik Akabri (1981) (Lulusan Terbaik – Adhi Makayasa dan Tri Sakti Wiratama). Selain itu, Moeldoko juga adalah Lulusan terbaik di lembaga pendidikan Seskoad tahun 1995.

Studi Kebijakan dan Scenario Planning Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Indonesia (Studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan, menghantarkan Moeldoko meraih gelar Doktor, Ia lulus dan mendapatkan gelar tersebut dengan predikat sangat memuaskan dari Universitas Indonesia.

Moeldoko vs Prabowo

Jika dibandingkan dengan karier militer antara Prabowo Subianto, Moeldoko lebih unggul. Moeldoko adalah jenderal bintang empat, dengan posisi akhir Panglima TNI. Sementara Prabowo adalah jenderal bintang tiga dengan posisi akhir Panglima Kostrad.

Emrus Sihombing Pengamat politik dari UPH memuji kelebihan Moeldoko, katanya, “Secara pribadi, saya pikir dia punya leadership yang bagus, paling tidak dia Jenderal bintang empat, tidak gampang menjadi jenderal itu kan. Artinya seleksinya di TNI sangat ketat itu, dan dia memang menunjukkan suatu kinerja yang bagus makanya dia jadi Jenderal.”

Tambahnya lagi, “Dan yang kedua, Moeldoko pernah panglima, jabatan tertinggi di TNI. Saya pikir itu tidak gampang, paling tidak proses untuk menjadi dia panglima itu kan tentu dialektika antara presiden dengan DPR terjadi kan, artinya tidak orang sembarangan dong.”

Bahkan dari awal pendidikan militer pun, Moeldoko telah mengungguli banyak calon dari militer lainnya sebagai lulusan terbaik Akabri (1981) yang menggenggam penghargaan Adhi Makayasa Tri Sakti Wiratama. Ia masih melanjutkan pendidikannya di S2 dan S3 FISIP UI pada bidang administrasi, dan mendapatkan gelar doktor dengan predikat memuaskan.

Karir militer Prabowo diwarnai dengan pendekatannya yang militeristik, salah satunya berakibat kepada dugaan pelanggaran HAM di sejumlah daerah yang ditanganinya. Sementara itu Moeldoko yang menjabat komandan teritorial mampu mengelola komunikasi dengan warga setempat, hal mana yang menjadi modal kuat dalam keberhasilannya di dalam memimpin HKTI.

HKTI di bawah pimpinan Moeldoko selama belum 2 tahun ini telah mencatatkan berbagai langkah signifikan yang sudah diambil untuk menyejahterakan petani, memperbaiki produktivitas pertanian dan mendorong minat generasi muda terhadap pertanian. Sebaliknya Prabowo yang telah memimpin HKTI selama dua periode malah menghasilkan perpecahan internal yang berujung pada gugatan ke PTUN.

BAGIKAN