Ilustrasi: Deklarasi gerakan Ganti Presiden di Batam. Foto: Sumex

@Rayapos | Jakarta – Suhu politik Indonesia kian panas. Deklarasi Ganti Presiden di Batam yang ricuh di Bandara Hang Nadim, Minggu (29/7/2018) jadi warning bahaya. Jika gerakan itu dibalas pihak lawan, bisa terjadi konflik horizontal. Rakyat melawan rakyat.

Gerakan yang mengatas-namakan demokratisasi di Batam itu, bisa saja dibalas dengan gerakan serupa oleh pihak lawan. Jika konflik memuncak, biayanya sangat-lah mahal.

Kondisi ini sepertinya dicermati beberapa pihak. Paling tidak, Gerakan tagar 2019GantiPresiden ditolak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar. Karena, mereka nilai lebih dominan unsur provokatif. Setelah Jabar, MUI dari daerah lain juga bersuara.

Gerakan tagar itu dianggap lebih mengarah kepada aksi inkonstitusional. Lebih jauh, bisa memicu konflik rakyat melawan rakyat. Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar mencontohkan deklarasi 2019GantiPresiden di Batam pada Minggu (29/7) yang mendapat reaksi keras.

“Gerakan ganti presiden dinilai lebih dominan unsur provokasi. Mengarah ke aksi inkonstitusional, dibandingkan dengan kegiatan yang menjunjung tinggi demokrasi,” kata Rafani di Kantor MUI Jabar, Jalan Martadinata, Kota Bandung, Rabu (1/8/2018).

Hal senada disampaikan MUI Banten. Ketua MUI Banten, AM Romly, meminta kedua kubu pendukung capres menunda deklarasi dukungan terhadap jagoan masing-masing. Kedua kubu diimbau menunggu masa kampanye.

Dia mengatakan: “Saya sebagai pelayan para ulama mengkhawatirkan aksi dan reaksi nanti menimbulkan kegaduhan. Apalagi pertentangan dalam masyarakat sebelum waktunya. Karena belum masuk kampanye, kan,” katanya kepada wartawan seusai acara Sosialisasi Penanggulangan Terorisme di Hotel Horison Forbis, Cilegon, Kamis (2/8/2018).

Sikap MUI Jabar ini didukung oleh MUI Pusat. Sebab, pihaknya khawatir gerakan itu menimbulkan konflik di tengah panasnya suhu politik Indonesia saat ini.

Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa’adi lewat keterangannya, Rabu (1/8/2018) mengatakan:

“Kami mendukung imbauan MUI Jabar agar deklarasi tagar 2019 GantiPresiden tidak digelar di Jabar.”

Zainut mengakui, bahwa semua orang bisa menyalurkan aspirasinya termasuk gerakan 2019 GantiPresiden. Namun gerakan tersebut, kata Zainut, seharusnya dilakukan saat memasuki masa kampanye Pemilu 2019.

Sementara itu, partai politik berbeda pandangan menyikapi hal itu. DPD PDIP Jabar mendukung MUI Jabar karena gerakan itu dinilai memang bisa memicu konflik.

“Cara-cara konstitusional harusnya lebih dikedepankan. Cara-cara barbar harus ditinggalkan. Cara itu (gerakan #2019GantiPresiden) dilakukan, lalu kemudian kubu kami menggunakan pola itu, yang dirugikan tentu masyarakat,” kata Sekretaris DPD PDIP Jabar, Abdy Yuhana.

Dia lanjutkan: “Suasana akan tidak kondusif dan terjadi gesekan horizontal. Tentu itu tidak kita inginkan,”

Sementara, Partai Gerindra mengingatkan MUI, bahwa acara ini tak bisa dilarang dan punya landasan konstitusi. “Semuanya #2019GantiPresiden itu hak konstitusional. Itu diatur UUD ’45, hak mengemukakan pendapat,” ujar anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade.

Baca Juga:

FOTO: Cantiknya “Penjaga Mobil” di GIIAS 2018

Wuling Boyong Mobil Listrik di GIIAS 2018

PSI: Prabowo Mau Pake Sandal Jepit Tetap Nggak Sederhana

Tentang Ijtimak Ulama, yang merekomendasikan Prabowo Subianto-Ustaz Abdul Somad. Atau Prabowo-Salim Segaf Al-Jufri, juga jadi kontroversi. MUI Sulsel menolak rekomendasi itu. Alasannya, ulama tidak bisa dibawa ke urusan politik pilpres.

“Ulama tidak bisa dibawa ke urusan politik itu (pilres). Hal ini karena ulama adalah payung umat dan harus menjaga kerukunan,” kata Sekretaris MUI Sulsel, HM Renreng kepada wartawan.

Ketua MUI Riau Prof DR HM Nazir Karim menegaskan secara kelembagaan, MUI dilarang melakukan politik praktis.

Dia mengatakan: “Kan banyak segmen ulama, semuanya memanfaatkan ulama. Tapi kita juga tidak bisa melarang itu. Yang pasti, MUI tak ada yang melakukan hal seperti itu. Tidak boleh itu,” katanya. (*)