rayapos.com - Ketua DPD Oesman Sapta Odang - kutuk aksi teror bom - OSO - Hanura - gedung baru
Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Oesman Sapta Odang

@Rayapos | Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mensomasi Ketua DPD yang juga Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang (OSO). Alasannya, OSO telah merendahkan MK di sebuah stasiun televisi swasta 26 Juli 2018 lalu.

OSO mengkritik putusan MK yang melarang pengurus partai politik menjadi calon anggota DPD. Salah satu kalimat yang dilontarkan ialah: ‘MK itu goblok’. Menurut MK, pernyataan OSO di talk show itu sebuah penghianaan.

“MK telah menyampaikan somasi kepada yang bersangkutan pada hari ini, Selasa 31 Juli 2018,” tulis siaran pers MK kepada wartawan, Selasa (31/7/2018).

Baca juga:

Sandiaga Mundur dari Ketua Tim Pemenangan Prabowo

Dihantam Bola Hoki, Payudara Besar Mia Khalifa Kempes

Ingat, Mulai 1 Agustus Pelanggar Ganjil-Genap Asian Games Mulai Ditilang

Para hakim MK melakukan somasi setelah mendengarkan isi rekaman talk show tersebut. Menurut MK, pernyataan OSO merendahkan kehormatan, harkat dan martabat hakim konstitusi.

“Langkah tersebut diambil oleh Mahkamah Konstitusi, setelah mendengarkan rekaman program acara tersebut secara utuh, dan Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa perbuatan Pak Oesman Sapta Odang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penghinaan, merendahkan kehormatan, harkat, martabat, serta kewibawaan Mahkamah Konstitusi, dan para Hakim Konstitusi,” ungkapnya.

Acara talk show itu ditayangkan di salah satu TV swasta pada 26 Juli. Dalam acara itu, menurut MK, OSO mengeluarkan pernyataan bertendensi negatif.

Menurutnya, putusan larangan pengurus parpol nyaleg DPD sudah sesuai tugas MK dalam mengadili perkara uji materi. Selain itu, putusan tersebut juga bukan berdasarkan pertimbangan politik.

“Dalam melaksanakan yurisdiksinya mengadili perkara yang termasuk dalam kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945, Mahkamah Konstitusi senantiasa bersikap independen dan imparsial dengan tidak mendasarkan putusan-putusannya berdasarkan pertimbangan politik, melainkan selalu berdasarkan pada konstitusi dan hukum,” ucapnya.