OKKY: Perlu Lebih Serius Tangani Gizi Buruk

Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati. (Foto: www.dpr.go.id)

@Rayapos | Jakarta: Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati mengemukakan pemerintah perlu lebih serius menangani gizi buruk yang masih menjadi persoalan di Indonesia.

“Laporan Global Nutrition pada tahun 2016 menempatkan Indonesia berada di rangking 108 dunia atau di atas Laos (124) dan Timor Leste (132),” katanya kepada pers di Jakarta, Jumat (27/1).

Dia mengatakan, angka ini jauh di bawah negara-negara tetangga di ASEAN, seperti Thailand (46) Malaysia (47), Vietnam (55), Brunei (55), Filipina (88), bahkan Kamboja (95). “Capaian ini sungguh memprihatinkan,” katanya.

Dia menyangsikan target pemerintah pada tahun 2019 tidak ada lagi gizi buruk di Indonesia. “Karena kenyataannya saat ini Indonesia hanya di atas Laos dan Timor Leste,” kata anggota Fraksi PPP ini.

Menurut dia, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sebagai “leading sector” dalam penanganan permasalahan gizi buruk ini harus secara konkrit mengakselerasi kementerian dan lembaga, yakni untuk mengonkritkan target penghapusan permasalahan gizi buruk di Indonesia.

“Namun sayangnya belum ada langkah signifikan untuk mengatasi persoalan gizi buruk di Indonesia,” katanya.

Menurut dia, penyebab muculnya persoalan gizi buruk cukup kompleks, mulai soal kemiskinan, edukasi dan budaya. “Soal kemiskinan tentu menjadi masalah yang belum tuntas hingga saat ini,” kata dia.

Terlebih melambungnya harga pangan dikhawatirkan akan menambah rentannya gizi buruk muncul di masyarakat. Dari sisi edukasi, pemerintah perlu memasukkan kurikulum pendidikan yang tidak sekadar mengenalkan anatomi tubuh dan alat reproduksi saja.

“Namun lebih dari itu, juga memberi pemahaman yang komprehensif soal fungsi dan permasalahan yang muncul di anatomi tubuh, khususnya alat reproduksi,” katanya.

Penyebab lainnya yang memunculkan gizi buruk, kata dia, karena juga disumbang masih banyaknya anak remaja yang telah memiliki anak. Padahal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pada tahun 2016 ditargetkan angka remaja yang memiliki anak 38/ per 1.000.

“Namun yang terjadi, target tersebut meleset karena terdapat 48 per 1.000 yang memiliki anak. Bahkan di Kalimantan Barat memiliki angka yang tinggi, yakni 108 per 1.000 remaja.

Karena itu, dia mendorong setiap pemda untuk memasukkan Kesejahteraan Keluarga pada NSPK (Norma Standar Prosedur Kriteria). “Agar hal ini menjadi perhatian dan ‘political will’ dari pemerintah,” kata Sekretaris Dewan Pakar DPP PPP ini. [ant]

Comments

comments