Sylviana Murni Pagi ini Akan Diperiksa Bareskrim Terkait Kasus Masjid Al Fauz

@Rayapos | Jakarta : Mantan walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni pagi ini (Senin, 30/1/2017) dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri di gedung Ombudsman jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Sylviana  Murni yang saat ini tengah bertarung maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Agus Yudhoyono dalam Pilkgub DKI Jakarta, akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan masjid Al Fauz yang berlokasi di dalam komplek kantor Walikota Jakarta Pusat tahun  anggaran 2010 – 2011.

Dalam kasus masjid Al Fauz  tersebut, pemeriksaan ini merupakan yang pertama kali bagi Sylviana Murni.

Sebelumnya, Sylviana Murni mengatakan, penandatanganan kontrak pembangunan masjid Al Fauz dengan kontraktor dilakukan oleh Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Jakarta Pusat Rospen Sitindjak, karena pada saat itu ia tengah mengikuti pendidikan di Lemhannas selama 9 bulan.

Kasus dugaan penyalahgunaan dana pembangunan Masjid Al Fauz tersebut mulai diselidiki oleh Dit Tipikor Bareskrim Polri sejak 6 Desember 2016, sebagai tindak lanjut atas laporan beberapa lembaga swadaya masyarakat.

Pembangunan masjid tersebut dilaksanakan pada saat Sylviana Murni masih menjabat sebagai walkKota Jakarta Pusat.

Dana pembangunan masjid menggunakan Aggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) DKI Jakarta sebesar Rp27 miliar pada 2010 dan bertambah sebesar Rp5,6 miliar pada 2011.

Penyidik Bareskrim telah memeriksa 20 saksi untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan masjid Al Fauz tersebut, di antaranya Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

Saefullah juga pernah menjadi Walikota Jakarta Pusat menggantikan Sylviana Murni.

Sejak dua pekan lalu, pihak Direktorat III Tipikor Bareskrim meningkatkan status penanganan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. Ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya pidana penyalahgunaan dana dalam pembangunan masjid tersebut.

Dugaan pelanggaran dalam proyek masjid tersebut, di antaranya terjadi perbedaan antara rencana spesifikasi barang dan realisasi sehingga berpotensi merugikan keuangan negara.

Bareskrim Polri menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit potensi kerugian negara tersebut.

 

Comments

comments

LEAVE A REPLY