Pangkas Rentang Kendali, Kejati Maluku Bentuk Jaksa Penghubung

@Rayapos | Ambon: Untuk mewujudkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, Kejati Maluku membentuk satuan Jaksa Penghubung di tingkat kabupaten/kota, sebagai perpanjangan tangan dari Kejati Maluku.

Keberadaan jaksa Penghubung ini, dimaksudkan juga untuk mengupoayakan penegakan hukum secara maksimal, yang menjadi program prioritas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, selain untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum dari masyarakat demi memerangi masalah-masalah korupsi yang sering kali terjadi.

Di Maluku sendiri, ada 3 kabupaten yang belum memiliki institusi penegak hukum dalam hal ini institusi kejaksaan, yakni Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Kabupaten Buru Selatan (Bursel) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Karenanya, Kejati Maluku membentuk jaksa penghubung di ketiga kabupaten dimaksud.

Pembentukan jaksa penghubung ini, seiring dengan dimekarkannya daerah-daerah kabupaten baru beberapa waktu lalu. Selain itu, jarak wilayahnya cukup jauh antar kabupaten satu dengan lainnya, sehingga merasa perlu untuk adanya Jaksa Penghubung, sebelum nantinya dibentuk Kejaksaan Negeri (Kejari) maupun Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) pada wilayah dimaksud.

Hal ini diungkapkan Kepala Kejati Maluku, DR. Jan S. Maringka,SH,MH, usai mengunjungi lokasi pembangunan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) di Kabupaten SBT yang berlokasi di Kota Bula, Jumat (27/1) malam.

Dijelaskannya, khusus untuk Kabupaten SBT, Jaksa Penghubung akan dijabat oleh Kepala Sub Bidang Penyidik Kejati Maluku, Ledrik M. V. T. Takaendengan,SH,MH. Dengan kehadirannya, jelasnya, tentu sangat bermanfaat bagi akses penegakan hukum yang ada masyarakat SBT, dan hal tersebut diresponi baik juga oleh Pemda SBT dengan kehadiran Jaksa Penghubung ini.

”Kahadiran Jaksa Penghubung di sini, mendapat apresiasi dan dukungan besar dari Pemkab setempat. Untuk mendukung jalannya aktivitas Jaksa Penghubung di Kabupaten SBT ini, Pemkab setempat telah mempersiapkan gedung Kantor DPRD Kabupaten SBT yang lama untuk dipakai beraktivitas Jaksa Penghubung berkantor sementara waktu, dengan dibantu beberapa jaksa dari Kejati Maluku,” ujarnya.

Diharapkannya, Jaksa Penghubung di Kabupaten SBT kiranya dapat melaksakan tugasnya secara profesional dalam mengungkapkan dan memberantas maraknya kasus Tipikor di Kabupaten SBT, sehingga dapat menekan adanya pelanggaran hukum, terutama pada kasus Tipikor.

Sesuai instruksi langsung dari Kepala Kejaksaan Agung (Kajagung) RI kepada Kajati Maluku, tentang pembentukan Jaksa Penghubung di setiap Kabupaten yang ada di Indonesia,maka pembentukan Jaksa Penghubung dari Kejaksaan Tinggi Maluku di Kabupaten SBT tentunya dapat merangkul semua Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) yang ada di Kabupaten SBT. ”Dapat menyatukan Kejaksaan Cabang Negeri Wahai dan Kejaksaan Cabang Negeri Geser untuk ada pada satu garis komando dari Jaksa Penghubung dalam menangani berbagai Kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Kabupaten SBT,” pungkasnya.

Comments

comments

LEAVE A REPLY