Partai Demokrat Pertanyaan Alasan Pemeriksaan Sylviana Murni Sebelum Pilkada

Agus Hermanto - Wakil Ketua Komisi III DPR RI (FOTO: Istimewa)

@Rayapos | Jakarta: Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mempertanyakan langkah  kepolisian  yang menyeret kadernya, Sylviana Murni, dalam kasus dugaan korupsi.

Agus Hermanto mengatakan,seyogyanya kepolisian menunda pengusutan kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Fauz di kantor Wali Kota Jakarta Pusat maupun pengelolaan dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kwarda Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014 dan 2015 hingga proses pilkada DKI Jakarta selesai dilaksanakan.

Menurut Agus, perlakuan polisi terhadap pengusutan kedua kasus tersebut tidak bisa disamakan dengan pengusutan kasus penodaan agama yang menjerat calon Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

“Berbeda dengan kasus Ahok. Kalau Ahok kan kasusnya berbeda. Semua masyarakat meminta kasusnya diselesaikan secara hukum. Dan ini kan sedang diselesaikan,” kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2017).

Agus mengatakan, kasus yang menyeret nama Sylviana tak mendapat desakan kuat dari masyarakat untuk segera diselesaikan, sehingga proses penyelesaiannya bisa menunggu setelah tahapan pilkada selesai.

Saat ditanya soal pengesampingan peraturan kapolri (Perkap) yang mengatur penundaan pengusutan kasus yang melibatkan peserta pilkada, Agus mengatakan, DPR tentunya akan meminta penjelasan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian nantinya.

“Pastinya Kapolri punya penjelasan mengenai pencabutan itu sehingga terjadi pengusutan kasus semasa pilkada yang rawan dipolitisasi, nanti pastinya DPR akan menanyakannya dalam rapat kerja,” lanjut Agus.

Sebagai informasi, Sylviana Murni saat ini tengah bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta sebagai calon wakil gubernur mendampingi cagub Agus Yudhoyono yang diusung oleh Partai Demokrat.

Sylviana kini tengah menghadapi dua kasus dugaan korupsi yang menyeret namanya saat  ia menjabat sebagai walikota Jakarta Pusat.

Sylviana  sudah  menjalani pemeriksaan  oleh  Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim sebagai saksi untuk  kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Fauz di kantor Wali Kota Jakarta Pusat serta kasus dugaan korupsi pengelolaan dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kwarda Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014 dan 2015  .

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, Polri terpaksa mengesampingkan Peraturan Kapolri yang diterbitkan Kapolri sebelumnya, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, yang menyatakan pengusutan kasus terhadap calon kepala daerah harus menunggu proses Pilkada selesai.

Menurut Tito, kasus yang menjerat Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi referensi Polri untuk melanjutkan kasus-kasus lain yang menyeret peserta Pilkada.

“Kalau ini digulirkan, akan membawa konsekuensi. Siapa pun yang dilaporkan, semua dilaporkan sama, harus diproses,” ujar Tito di Kompleks PTIK, Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Comments

comments