Prabowo Subianto di panggung 212 di Monas, Minggu (2/12/2018). Foto: Antara

@Rayapos | Jakarta – Jangankan masyarakat, Bawaslu DKI Jakarta pun pendapatnya terpecah soal ada-tidaknya pelanggaran Pemilu di Reuni 212 di Monas, Minggu (2/12/2018).

Ketua Bawaslu DKI Muhammad Jufri menduga, ada pelanggaran Pemilu di situ. Dia menyatakan, perlu dikaji, pengumpulan informasi dan klarifikasi dari panitia untuk menentukan pelanggaran.

Sedangkan, anggota Bawaslu DKI, Puadi, langsung menyatakan tak ada pelanggaran Pemilu di situ..

Jufri memastikan, tidak ada atribut atau lambang peserta Pemilu 2019 di situ. Tapi, ada orasi-orasi tokoh yang menyinggung tentang capres.

Untuk itu, Jufri akan mencoba mengklarifikasi kepada panitia aksi itu. Dia mengatakan:

“Walaupun tidak ada menyebut nama capres, tapi menyebut capresnya. Kalaupun ada yang berteriak-teriak soal capres-capres, itu di luar dari kendali kami.”

Dilanjutkan: “Karena memang ini ribuan yang datang, tidak mungkin kami menyampaikan satu per satu,” katanya kepada wartawan, Minggu (2/12/2018).

“Kami masih mengkaji, kami masih mencari informasi-informasi lain apakah memang dalam pelaksanaan ini ada kesengajaan yang dilakukan panitia dalam melakukan ajang kampanye capres,” imbuh Jufri.

Ditanyai tanggapannya mengenai pemutaran lagu ‘Jokowi si Raja Bohong’ dalam aksi itu, Jufri mengaku tak mendengar ketika sedang memantau di lokasi.

“Kami akan komunikasi lagi sama panitia. Karena saya belum dengar tadi lagu-lagu yang disampaikan karena suaranya berisik semua.”

“Pada dasarnya kita akan lakukan klarifikasi kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang berbau unsur kampanye. Karena memang kegiatan itu bukan kampanye,” ujar Jufri.

Berbeda dengan Jufri, Puadi langsung meyakini tak ada pelanggaran pemilu.

Menurutnya, sama sekali tak menemukan alat peraga kampanye di arena Reuni 212. Juga tak ada pelanggaran dalam rekaman orasi Habib Rizieq Syihab.

“Kalau kemudian ada bukti rekaman yang disampaikan oleh Habib Rizieq Syihab, itu rekaman yang menurut panitia kalau nggak salah namanya Pak Haikal (Hassan) panitia 212.”

“Itu dua tahun yang lalu, kemudian disetel di lokasi dan itu locus-nya nggak ada urusannya. Jadi peristiwanya kapan, karena pola penanganan pelanggaran itu adalah di mana peristiwa locus delicti-nya,” ucap Puadi.

Baca Juga:

Bamukmin: Peserta Reuni 212 yang Meninggal, Mati Syahid

Trump Bocorkan Jadwal Pertemuannya dengan Kim Jong Un

Kenyataan, ada dua rekaman yang diputar di Reuni 212 hari ini, rekaman khotbah Jumat Habib Rizieq pada 2 Desember 2016, seperti yang dimaksud Puadi.

Satu lagi, rekaman pidato terbaru Habib Rizieq yang dibuat khusus untuk acara Reuni 212 Minggu (2/12/2018). Puadi tak membahas soal rekaman kedua.

Puadi mengatakan, Bawaslu DKI juga mengawasi Prabowo secara intensif. Sambutan Prabowo di Reuni 212 didengarkan secara teliti.

“Apakah sambutan Pak Prabowo itu, ada nggak penyampaian visi-misinya, programnya, atau mungkin citra dirilah,” tutur Puadi.

Pidato Prabowo dinyatakan tak melanggar aturan karena hanya berisi ucapan terima kasih telah diundang ke acara itu.

Tidak ada penyampaian visi-misi, tak ada ajakan memilih, tak ada juga nomor urut. “Tidak ada itu penyampaian visi-misi,” sebut dia.

Puadi kemudian berpendapat seruan ‘2019 Ganti Presiden’ serta pemasangan lagu ‘Jokowi si Raja Bohong’ sah-sah saja, selama bukan dilakukan tim kampanye, pelaksana kampanye atau peserta pemilu.

“Kalaupun ada lagu-lagu, memang di lapangan kami tidak temukan adanya lagu-lagu, yel-yel ganti presiden,” katanya.

Dilanjut: “Seandainya ada satu-dua yang menyampaikan lagu-lagu, sekarang yang menyanyikan lagu atau menyampaikan lagu apakah dia sebagai tim kampanye, pelaksana kampanye, atau sebagai peserta?” tanyanya.

“Sepanjang dia bukan tim kampanye, pelaksana, dan peserta itu tidak ada hubungannya dengan kita, itu penyampaian pendapat mereka,” pungkasnya.

“Kami tidak temukan adanya dugaan pelanggaran itu, karena alat peraga kampanye itu tidak ditemukan,” tandas Puadi. (*)

BAGIKAN