Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah

@Rayapos | Jakarta – Pemprov DKI menghapus anggaran pembangunan rumah susun dari APBD-P 2018 menuai polemik. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mempertanyakan langkah Gubernur DKI Anies Baswedan itu.

Menurutnya, pembangunan rumah susun yang dirancang oleh mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), adalah program yang dibutuhkan masyarakat.

“Kebijakannya tidak tepat, rusun itu program yang dibutuhkan masyarakat Jakarta saat ini, kalau itu dicoret jadi patut dipertanyakan,” kata Trubus saat dihubungi Rayapos Rabu (8/8/2018).

Baca juga:

Wuih, Batik Celup Surabaya Dipajang di Liverpool

Everest Berbahaya, Tinja Bertumpuk 7,5 Ton per Tahun

Kemenkes Gelar Apel Siaga Jelang Asian Games

Ia memaparkan, dari anggaran rusun yang dicoret itu diketahui jumlahnya senilai Rp1.341.226.299.262 atau Rp1,3 triliun.

Menurutnya jika Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies-Sandi hendak mencoret program tersebut, keduanya harus menjelaskan terlebih dahulu nantinya anggaran Rp1,3 triliun itu bakal dimanfaatkan untuk program apa?

“Karena, Sekitar 1,3 triliun itu di manfaatkan untuk apa? sampai sekarang kan hanya bilang untuk program lain, apa? padahal itu dengan adanya rusun lebih dihutuhkan masyarakat, disamping penyediaan rumah sebagai kewajiaban pemprov, saya melihat rogram perumahannya itu jadi gagal,” ungkapnya.

Dikatakan Trubus, sejatinya rencana penghapusan anggaran rusun ini tidak jauh berbeda dengan rencana penjualan saham PT. Delta Djakarta yang tidak dijelaskan secara rinci untuk program apa hasil penjualan saham tersebut.

“Ini kita bicara kepentingan publik, penggunanan uang itu tidak jelas ujung pangkalnya, kan juga harusnya diprogramkan, sama kasusnya kaya penjualan PT Delta. Tapi uanggnya untuk pa, kan seharusnya jelas untuk pemanfaatan apa?”

Lebih lanjut ia menduga rencana penghapusan delapan rusun itu, lantaran adanya ketidaksukaan terhadap program-program yang digagas oleh mantan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Satu tahun itu kan bisa saja dilelangkan dahulu, nanti satu tahun kemudian baru di bangun, dibuatkan payung hukumnya, dengan di coret urgensinya apa? Ada tendensi seperti itu,” tutupnya.

Dikabarkan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menghentikan pembangunan 3 rumah susun (rusun) yang digagas mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Rusun yang dianggarkan pada APBD 2017 dihentikan karena tidak mencapai target penyelesaian.

Rusun yang gagal dibangun adalah rusun di BKT Cakung, Rusun PIK Pulogadung, dan Rusun Karanganyar. Anggaran yang tidak terserap karena gagalnya pembangunan rusun total sebesar Rp 1.341.226.229.262.