Pemkab Biak Diminta Terapkan e-Budgeting

@Rayapos | Biak: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua diminta dapat menerapkan pengelolaan keuangan daerah dengan sistem elektronik budgeting untuk meningkatkan pengawasan penggunaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel.

“Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat harus diterapkan,” tutur Ketua DPRD Biak Numfor Zeth Sandy, di Biak, Sabtu (27/1).

Ia mengatakan, pengertian transparansi dalam PP 58/2005 itu diartikan sebagai prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah, dan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Melalui penerapan e-Budgeting, lanjut Zeth, diharapkan dapat meningkatkan laporan hasil pengelolaan keuangan daerah pada 2017 dapat lebih tertib guna mewujudkan opini hasil audit BPK wajar tanpa pengeculian atau wajar dengan pengeculian.

Dia mengatakan, pembenahan sistem pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan pemkab setempat, terutama pada pelaksanaan laporan terhadap aset kekayaan barang daerah.

Pendataan barang kekayaan daerah Pemkab Biak, menurut Zeth, harus segera dilakukan pada tahunn 2017 sebagai langkah awal untuk perbaikan pembenahan hasil audit aset daerah.

“DPRD mendukung keinginan pemkab dalam menata dan memperbaiki pendataan aset kekayaan barang daerah, dan ini perlu kami beri apresiasi atas keinginan pemkab dalam meningkatkan pengelolaan barang daerah,” ujar poliisi Partai NasDem itu, menanggapi rencana pendataan aset barang daerah ini.

Dia mengajak, semua aparatur sipil negara yang diberikan kewenangan mengelola aset barang daerah untuk dapat memperbaiki sistem pelaporan kekayaan daerah yang sah dan memiliki bukti yang valid.

Sebelumnya, Bupati Biak Thomas Ondy menegaskan pada tahun 2017 Pemkab Biak Numfor akan memperbaiki sistem pelaporan pengelolaan kekayaan barang daerah yang tersebar di sejumlah satuan kerja perangkat daerah.

Kekayaan barang daerah Pemkab Biak, menurut Bupati Thomas, yakni berupa kendaraan dinas mobil dan sepeda motor, tanah, gedung perkantoran, gedung sekolah, rumas dinas, barang elektronik, peralatan mebel serta berbagai jenis barang lainnya.

“Hasil pendataan barang kekayaan daerah diharapkan dapat membenahi laporan keuangan pemkab dari sisi kepemilikan aset, mengngat selama ini ada barang daerah yang tercatat dalam laporan tetapi secara fisik barang bersangkutan tidak dapat digunakan karena rusak,” katanya lagi.

Kepada jajaran satuan kerja perangkat daerah, menurut Bupati Thomas, diminta pada tahun 2017 segera membenahi data kepemilikan barang daerah yang dibeli dengan uang negara.

“Ya, dengan pelaporan aset barang daerah yang valid dan lengkap dengan bukti kepemilikan bisa mendorong perbaikan pengelolaan keuangan pemda,” katanya pula.

Berdasarkan data aset barang daerah yang paling dominan dimiliki Pemkab Biak Numfor di antaranya kendarana dinas sepeda motor, mobil, dan kendaraan laut, gedung perkantoran, dan gedung sekolah serta peralatan elektronik dan perlengkapan mebel.

Comments

comments

LEAVE A REPLY