Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Jumhana Luthfi

@Rayapos | Jakarta – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Jumhana Luthfi buka-bukaan terkait kisruh razia truk sampah milik Pemprov DKI menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang Bekasi.

Dia mengungkapkan akar permasalahannya terkait pada Perjanjian Kerjasama (PKS) antara pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi. Ada beberpa poin yang belum ditunaikan dan diabaikan oleh pemprov DKI Jakarta.

Pertama kata Jumhana, standar operasional pengiriman sampah dsdi Jakarta TPS, disitu banyak truk orange milik pemprov DKI yang masih mengabaikan aturan tanpa dilengkapi dengan penutup sehingga banyak sampah yang berceceran dan air sampah yang bau menetes di sepanjang jalan menuju TPS.

Baca juga:

Viral, Video Maling Laptop Terekam CCTV di Mall

Eiiits… Payudara Siva Kesenggol Atlet, Nih Videonya Bikin Heboh

“Membawa sampahnya itu dengan mobil, kalau yang di Jalan Ahmad Yani kan, harus ada kompektornya supaya air tumpukan sampah (lindi) itu tidak berceceran, itu yang diabaikan,” kata Jumhana saat dihubungi Rayapos, Jumat (19/10/2018).

Menurutnya hal tersebut tidak sesuai dengan PKS, dimana Pemprov DKI juga bakal memperhatikan aspek kesehatan dan keamanan lingkungan bagi warga terdampak disekitar TPST.

“Sekarang kan kita lihat di Bantar Gebang sudah sedemkian rupa, kasian ya,” katanya.

Diakuinya yang dipermasalahkan bukanlah anggaran hibah atau uang kompensasi bau kepada warga terdampak di TPST, karena menurutnya kewajiban tersebut memang sudah dipenuhi oleh pemprov DKI Jakarta.

Namun kata dia masih ada kerjasama kemitraan yang belum dipenuhi oleh pemprov DKI Jakarta.

Lantas apakah kemitraan yang dimaksud itu? Jumhana enggan membeberkan karena kata dia, kemitraan tersebut sudah ada sejak era Guhernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Kita bukan ke persoalan itu (uang bau), tanya saja kepada DKI bagaimana TPA ini harus selalu aman, yang terjadi kan masyarakatnya kena dampak, kan ada kemitraan sejak dulu jaman pak Ahok,” ucapnya.

“Kemitraan itu untuk bagaimana membangun masyarakat di sekitar Bantar Gebang terkena dampak bau,” sambungnya.
Pemprov DKI Tidak Membangun Masyarakat Terdampak Sampah

Lanjut dia menjelaskan, dalam membangun masyarakat terdampak bau di sana, Pemprov DKI memiliki kewajiban membangun dan menjaga masyarakat terdampak sampah mulai dari kesehatan dan persoalan sosial lainnya.

Sehingga langkah pemprov DKI Jakarta dalam menyelesaikan hal tersebut masih ditunggu-tunggu oleh Pemkot Bekasi dan warga setempat.

“Memang betul dapat uang bau, tapi selain itu persoalan lain akibat sampah itu luar biasa seperti kesehatan pendidikan,” katanya.

Menurutnya dalam perjanjian kerjasama kedua belah pihak, ada substansi yang juga memasukan poin ini, bagaimana kedua belah pihak bertanggung jawab memberikan kesehatan dan membangun masyarakat sekitar Bantar Gebang secara sehat.

Dari sini ia membeberkan, pihaknya masih menunggu action dari pemrintah Provinsi DKI Jakarta.

“Secara substansi bangimana memberikan kesehatan kepada masyarakat, tapi kan bahimana membangun masyarakat itu secara sehat,” ujarnya.

Baginya pemenuhan kewajiban tersebut, tidak hanya berupa nominal uang seperti kompensasi bau, akan tetapi bisa juga dilakukan dalam bentuk pembangunan untuk memajukan masyarakat di kawasan TPS Bantar Gebang.

Lagi dia menegaskan, eksekusi program ini masih ditunggu-tunggu oleh Pemkot Bekasi dan masyarakat setempat.

“Ya kan bisa dalam bentuk pembangunan, juga perhatian terhadap pendidikan terhadap masyarakat, ada hal hal yang lain (diluar uang bau) masih ditunggu, mereka buat dapat air bersih aja sulit, lahan disana aja menjadi sulit,” pungkasnya.

BAGIKAN