Pemprov Malut-BPOM Teken Kesepakatan

Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba. (Foto: Istimewa)

@Rayapos | Ternate: Guna melakukan pengawasan dan  peredaran makanan dan obat illegal di Maluku Utara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut menandatangani kesepakatan bersama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Malut.

Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan oleh Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba, di Kantor BPOM Malut, Rabu (24/1). Kesepakatan bersama ini juga melibatkan beberapa organisasi dan instansi terkait di Malut, selain BPOM Malut.

Sebelum dilakukan pemusnahan obat-batan dan jenis makanan illegal, Gubernur dan instasi terkait serta PBOM Malut, terlebih dahulu melaksankaan penandatangan kerjasama yang disaksikan langsung oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ir Penny K. Lukito.

Dalam sambutanya, Kasuba mengatakan bahwa untuk mengawasi peredaran obat dan makanan illegal, Pemerintah harus terlibat dalam pelaksanaannya. Sebab, hal itu berdampak pada kebijakan yang diambil untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan illegal di pasaran. ”Masih banyak jenis makanan dan bahan makanan yang beredar di pasar yang sudah kadaluarsa. oleh karena itu kiranya peran kita semua untuk mencegah dan memusnahkannya,” ujarnya.

Masyarakat sebagai pelaku konsumen, jelasnya, harus mengetahui tentang kategorisasi obat dan makanan yang terindikasi palsu, tidak layak edar maupun tidak tercantum di Departemen Kesehatan. ”Yang dilakukan BPOM sudah rutin, untuk kegiatan ini bekerjasama dengan Pemprov. Saya berharap bekerja sama antar instansi terkait dengan BPOM dan Depkes untuk berantas dan melakukan sosialiasi ke masyarakat tentang kategori pemalsuan, tidak layak edar dan illegal,” jelasnya.

Menurutnya, kedepan nanti Pemerintah Provinsi dan DPRD akan merancang Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang obat dan makanan serta perlindungan konsumen. Perda itu nantinya untuk memperkuat BPOM dalam menindak dan mengawasi peredaran dan makanan illegal. ”Kedepannya, sebagai payung hukum tentu akan kita rencanakan untuk membuat Perda yang membahas tentang perlindungan konsumen atau pengawasan obat dan makanan secara khusus,” timpalnya.

Kesempatan yang sama, Kepala BPOM RI, Penny K Lukito, menyatakan dalam upaya pencegahan dan pengawasan peredaran obat dan makanan di Maluku Utara, nantinya BPOM akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) pengawasan bahan makan dan obat-obatan di setiap kabupaten/kota. Diharapkannya, program pencanagan pengawasan dan penindakan yang akan dilakukan BPOM tetap didukung masyarakat dan Pemerintah daerah setempat. ”Di Malut dominasinya pulau jadi setiap kabupaten/kota akan di bentuk Satgas dalam rangka mengatasi bahan obat ilegal masuk,” pungkasnya.

Comments

comments