Kuasa Hukum Taufik, Yupen Hadi

@Rayapos | Jakarta – Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta yang merupkan eks napi korupsi bersyukur atas keputusan Mahkamah Agung (MA) membolehkan mantan napi korupsi maju nyaleg. “Ya Alhamdulillah saya bersyukur,” kata Taufik saat dihuhungi Jumat (14/9/2018).

Sedana dengan ketua DPD Gerindra Mohammad Taufik, Kuasa Hukum Taufik, Yupen Hadi pun merasa bersyukur dengan keluarnya keputusan yang telah menggugurkan PKPU. Terlebih diakuinya keputusan tersebut sudah sangat ditunggu-tunggu.

“Alhamdulillah ya MA sudah melakukan apa yang kita tunggu tunggu selama ini,” kata Yupen Hadi saat dihuhungi Rayapos Jumat malam (14/9/2018)

Ia mengungkapkan keputusan MA sudah sejalan dengan undang-undang dan sejalan dengan putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016, yang telah memperbolehkan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif.

Sehingga ia menilai keputusan MA sudah benar sesuai konstitusi.

“Konstitusi kita memang membolehkan, eks napi korupsi untuk dipilih kembali untuk mencalonkan diri sepanjang dia mengumumkan kepada publik. Keputusan MA untuk membatalkan PKPU itu sudah benar, karena PKPU itu mengandung norma yang bertentangan dengan undang-undang dan konstitusi kita,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan Yupen, pihaknya juga sangat menghargai keputusan MA dikeluarkan dengan waktu yang tepat sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU pada tanggal 20 september mendatang.

Sehingga ia berpendapat keputusan ini masih memiliki nilai manfaat bagi para bakal calon legislatif (Bacaleg).

“Karena MA memutuskan perkara ini disaat DCT belum ditetapkan, artinya putusan ini masih memiliki nilai manfaat. Batas waktujya tanggal 20, artinya masih bisa digunakan oleh orang banyak. ya bayangkan kalau diputus setelah DCT, artinya gak ada nilai manfaat hanya untuk putusan yang akan datang,” kata dia.

Ketika ditanya bagaimana jika nantinya masih ada pihak yang mencoba mengajukan banding hasil Judicial Review ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lagi, ia menuturkan bahwasanya putusan MA itu sudah bersifat final dan mengikat.

“Putusan judicial riview itu kan final dan mengikat, tidak ada lagi proses di atasnya,” tandasnya.

Dikabarkan sebelumnya Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019 pada kamis 13 September 2018.

Dengan dibatalkannya PKPU ini, mantan narapidana korupsi bisa kembali mencari suara rakyat dalam Pemilu Legislatif 2019 mendatang.

BAGIKAN