Pengamat: Benahi Kepegawaian KKP Berdasarkan Kinerja

rayapos.com -Kementerian Kelautan dan Perikanan - KKP - pembenahan fasilitas - sektor perikanan - disclaimer
Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (Foto: Istimewa)

@Rayapos | Jakarta: Pembenahan kepegawaian di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diharapkan berdasarkan ukuran kinerja dan bukan faktor lainnya, kata pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim.

“Sebaiknya Menteri Kelautan dan Perikanan memprioritaskan ukuran kinerja dalam membenahi kepegawaian,” kata Abdul Halim, Kamis(26/1).

Menurut dia, seharusnya pembenahan sumber daya manusia di suatu kementerian tidaklah berdasarkan hal-hal yang sifatnya “like and dislike” (suka dan tidak suka).

Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities itu mengemukakan, dengan kepemimpinan Susi Pudjiastuti sebagai menteri telah berjalan dua tahun lebih, maka seharusnya urusan kepegawaian di KKP juga sudah membaik.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengingatkan perlunya penataan sumber daya manusia yang lebih baik dalam rangka mengembangkan sektor kelautan dan perikanan menuju pencapaian visi poros maritim dunia.

“Dari aspek sumber daya manusia, kita juga perlu melakukan penataan dan harus terus menerus mengevaluasi kinerja pegawai,” kata Menteri Susi dan menambahkan, pihaknya akan mempertajam tugas dan fungsi para jajarannya, serta membuat regulasi untuk mengurangi pemborosan di tubuh KKP.

Untuk itu, ujar dia, penataan dan evaluasi kinerja pegawai yang ada di KKP secara terus menerus juga menjadi prioritasnya.

KKP melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP) memprioritaskan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan berbasis kompetensi dalam penyiapan SDM.

“Ini penting untuk menjamin peserta didik agar dapat diterima di dunia industri dan usaha dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (KKNI),” kata Kepala BPSDMP KP Rifky Effendi Hardijanto.

Sebagai capaian pelatihan di 2016, KKP dilaporkan telah melatih 19.428 orang masyarakat pelaku utama serta 4.719 orang aparatur dan sertifikasi kompetesi diberikan kepada 12.920 orang.

Rifky menambahkan, pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk mendukung keberadaan KKNI, serta akan menerapkan sistem “traning of trainer” (melatih pelatih) untuk mempercepat kebutuhan SDM KP.

“Tambahan kebutuhan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan sekarang sekitar 361 ribu orang per tahun hingga 2019. Makanya kita bikin ‘traning of trainers‘ yang nanti mereka punya kemampuan untuk melatih,” jelasnya.

Sementara di bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, pada 2016 terdapat 14.984 orang penyuluh perikanan yang telah memberikan penyuluhan kepada 63.353 kelompok.[ant]

Comments

comments