Pengamat Komunikasi Politik, Emrus Sihombing

@Rayapos | Jakarta – Kursi wakil gubernur DKI Jakarta sudah kosong selama tiga bulan. Padahal, pekerjaan Pemprov DKI sangat banyak, salah satunya sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masih menunggu pengawasan dari Wagub DKI-Jakarta.

Pengamat Komunikasi Politik, Emrus Sihombing menilai lambatnya penentuan wagub DKI baru, yang merupakan hak partai gerindra dan PKS menunjukan proses komunikasi keduanya belum tuntas.

“Karena itu, muncul pertanyaan di tengah mengedepankan pelayanan publik yang prima dari Pemda DKI-Jakarta, mengapa penentuan Wagub begitu lama? Berkaca pada wacana publik yang muncul, jawabannya sederhana, proses komunikasi politik antara Gerindra dan PKS tampaknya masih belum tuntas,” kata Emrus melalui siaran pers yang diterima Rayapos, Jumat (23/11/2018).

Baca juga:

Begini Omongan Prabowo soal Kedubes Australia yang Jadi Sorotan

Anies Bakal Audit Pergub Penutupan Jalan Milik Warga Kampung Baru

Dia menilai, dalam perjalanan dialektika proses komunikasi politik antara Gerindra dan PKS, akhir-akhir ini muncul kesepakatan baru bahwa kandidat Cawagub DKI-Jakarta semua dari kader PKS.

“Namun boleh jadi masih harus melalui proses fit and proper test yang dilakukan oleh sebuah tim seleksi dari kedua partai,” terangnya.

Kendati begitu dalam pandangan Emrus, apabila sudah disepakati bahwa kandidat Cawagub semua dari kader PKS, sejatinya proses pengajuan menjadi otonomi PKS.

Menurutnya kalau dilakukan fit and proper test, lanjut dosen ilmu komunikasi Universitas Pelita Harapan itu sebaiknya berlangsung di internal PKS itu sendiri, karena kursi DKI II sudah menjadi otoritas PKS.

“Lain halnya bila kandidat tersebut dari gabungan kader Gerinda dan PKS, sangat wajar fit and proper test dilakukan oleh sebuah tim dari kedua partai,” kata dia.

Sementara itu diketahui, sekarang muncul wacana baru. Ada dua sosok yang diwacanakan menjadi anggota tim seleksi dari ajuan Gerindra untuk menunaikan tugas fit and proper test, satu kader partai Gerindra dan satu pakar politik dari luar Gerindra. Sementara sosok anggota tim seleksi dari PKS, belum diketahui karena belum tersiar di ruang publik.

Emrus menegaskan berdasarkan perbedaan perilaku komunikasi politik yaitu pewacanaan tim seleksi dari Gerindra atau belum tampaknya pewacanaan tim seleksi dari PKS untuk melakukan fit and proper test, dari aspek komunikasi politik, mengandung sarat makna politik.

“Selain itu, atas perbedaan tersebut, bisa memunculkan varian pertanyaan dari publik, antara lain, mengapa ada perbedaan tersebut,” ucapnya.

Emrus menerangkan, merujuk pada komposisi tim seleksi dari Gerindra yaitu satu kader partai Gerindra dan satu pakar politik dari luar Gerindra menurut Emrus menimbulkan pertanyaan lanjutan, apakah PKS mengajukan komposisi yang sama dengan Gerindra dalam tim seleksi. Artinya apakah salah satu anggota tim seleksi ada dari luar PKS.

“Jika PKS membuat susunan tim seleksi seperti Gerindra tersebut, berarti ada kesamaan komposisi. Namun saya berpendapat, komposisi semacam ini harus dilakukan kalkulasi politik secara matang karena mengikutsertakan pihak luar yang seharusnya menjadi urusan internal PKS dan Gerindra,” tambahnya.

Selain komposisi yang diajukan oleh Gerindra, Emrus memperkirakan masih ada dua kemungkinan susunan komposisi tim seleksi. Pertama, tim seleksi murni dari kedua partai. Sama sekali tidak mengikut sertakan pihak luar. Kedua, semua anggota tim seleksi dari luar kedua partai.

Dari salah satu dua kemungkinan yang terakhir ini, dari aspek komunikasi politik yang lebih produktif bagi kedua partai dalam rangka perjuangan politik Pilpres 2019, dia menyarankan agar tim seleksi dari kedua partai ini tanpa melibatkan pihak luar. Sebab, ini sudah menjadi urusan internal kedua partai.

“Selain itu, di partai PKS dan Gerindra memiliki kader-kader luar bisa yang sangat-sangat mumpuni menjadi tim seleksi yang sama sekali tidak kalah kualitasnya dengan dari luar partai,” pungkas Emrus.

Informasi teranyar, pembentukan tim seleksi atau badan seleksi wagub DKI baru ditolak oleh PKS. Padahak kedua partai tersebut dikabarkan telah sepakat membentuk tim seleksi pada 5 November lalu.

Ketua DPW PKS Jakarta Syakir Purnomo mengungkapkan, hal tersebut bukanlah komitmen politik dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden PKS sebagai partai koalisi.

Sehingga dia berpendapat pembentukan badan seleksi tersebut tidak diperlukan dan hanya memperlambat proses pemilihan Wagub DKI oleh para wakil rakyat Jakarta.

“Jadi, fit and proper test tidak relevan dan tidak perlu lagi dilakukan, apanya lagi yang mau diuji?” kata Syakir.

BAGIKAN