Kondisi pasar Tanah Abang, Jumat (22/12/2017).

@Rayapos | Jakarta – Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai, kebijakan Pemprov DKI Jakarta mengenai penataan kawasan Pasar Tanah Abang tidak tepat.

“Kebijakan itu kurang tepat, karena itu menggunakan jalan dimana PKL yang jumlahnya hampir 400 yang ditempatkan di jalan,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Senin (8/1/2018).

Baca jugaRini Soemarno Inginkan Pembangunan Transportasi di DKI Diperbanyak

Trubus menjelaskan mengapa kebijakan tersebut kurang tepat. Pertama, soal sejumlah aturan yang dilanggar oleh Pemprov DKI dengan memindahkan Pedagang Kaki Lima berjualan di badan jalan.

Dengan acuan pada aturan yakni, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 63 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 27 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 dan 25 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

Baca jugaPemprov DKI akan Buat Perlintasan Kereta Layang Tahun Ini

Sementara itu dia mempertanyakan, bagaimana perencanaan, formulasi, serta implementasi dari kebijakan Anies-Sandi ini.

Dirinya menyatakan, seharusnya semua pemangku kepentingan dilibatkan dalam perencanaan. Supaya tidak memunculkan beberapa masalah sosial dan protes.

“Dalam formulasi ada perencanaan ya, ini karena perencanaan kurang matang, artinya harus ada partisipasi publik. Karena tidak adanya partisipasi publik berakibat kemudian muncul pro kontra. Dari sisi yang lain adalah implementasi. Ketika implementasi terjadi maka kemudian banyak muncul impact kan, banyak persoalan lagi,” tandasnya.

Editor: Danang