Pengamat: Paripurna Pemberhetian Sandiaga Uno Bakal Alot

@Rayapos | Jakarta – Sidang paripurna persetujuan permintaan berhenti Wakil Gubernur Sandiaga Uno belum tentu kuorum di DPRD DKI Jakarta. Itu prediksi pengamat kebijakan publik dari Public Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah.

Ia menjelaskan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Paripurna pemberhentian Wakil Gubernur karena permintaannya sendiri harus dihadiri paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota DPRD yang ada di Kebon Sirih.

Baca juga:

Maia Estianty Marah Anaknya Disebut Overdosis

Dituduh Punya Ilmu Santet, Pria Ini Jalani Ritual Sumpah Pocong

Anies Dapat Bocoran Wagub Pengganti Sandiaga Bakal Diusulkan PKS

Menurutnya jika melihat padatnya aktifitas anggota DPRD dan jumlah partai pendukung Anies-Sandi, tidak menjamin keputusan itu akan kuorum atau berlangsung alot.

“Kita lihat kegiatan dewan, ada kuker, kegiatan fraksi-fraksi, kegiatan masing-masing partai mereka berkaitan dengan pileg, sehingga perjalanannya kurang bisa dipastikan. Tapi biar bagaimana pun karena tugas dewan, harus diselaikan dengan baik,” kata Amir kepada Rayapos.com Kamis (16/8/2018).

Selain itu ia melihat bakal adanya ‘goyangan’ dari koalisi Indonesia Kerja yang ada di Kebon Sirih. Terlebih saat ini hanya ada dua partai pendukung Anies Sandi di DPRD yakni Gerindra dan PKS.

Menurutnya hal ini juga bakal mempengaruhi proses persetujuan pengunduran diri Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

“Ya bisa saja terjadi, kita lihat kan partai pendukung cuma dua, tigalah ada PAN, nanti prosesnya itu kan untuk sampai paripurna setuju atau tidak setuju terhadap permintaan berhenti atas permintaan sendiri, ya mungkin alot atau lebih dari waktu yang dipersiapkan,” kata dia.

Pria berdarah Maluku ini menambahkan, selama belum adanya keputusan dari DPRD, Sandiaga masih menjadi wakil Guhernur DKI Jakarta.

“Selama belum ada keputusan DPRD, Sandi masih wagub DKI Jakarta. Masih berhak atas fasilitasnya, ” katanya.

Berdasarkan hal tersebut, ia pun menyarankan agar DPRD DKI Jakarta segera mempercepat proses pemberhentian Sandiaga Uno.

Selanjutnya DPRD kembali menjalankan fungsinya dalam mencari wagub pengganti Sandiaga Uno.

“Kalau kita lihat dari kewajiban pemerintah, karena setelah pemberhentian kan baru dicari siapa ganti, kan itu tugas DPRD lagi, harapan kita DPRD menjalankan fungsinya sesuai perundang-undangan,” tutupnya.