Ketua Koalisi Pemerhati Masyarakat Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto

@Rayapos | Jakarta – Uang rakyat Rp 4,4 triliun yang mengendap di sejumlah BUMD milik Pemprov DKI, mengundang perhatian banyak pihak. DPRD DKI Jakarta diminta serius menyelidiki adanya temuan itu.

“Kami setuju sekali dengan niat baik para politisi Kebon Sirih membentuk Pansus untuk mencari tahu kasus ini,” ujar Ketua Koalisi Pemerhati Masyarakat Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto saat dihubungi wartawan, Jumat (23/11/2018).

Baca juga:

Begini Omongan Prabowo soal Kedubes Australia yang Jadi Sorotan

Pengamat: Komunikasi Gerindra dan PKS di DKI Kurang Beres

Pria yang akrab disapa SGY ini yakin, jika terus ditelusuri kasus mengendapnya uang dari hasil penyertaan modal pemerintah daerah (PMD) ini bisa masuk ke dalam ranah pidana.

“Ini bisa masuk ranah pidana loh, kalau seandainya diketahui, karena uang rakyat Jakarta ini digunakan oleh BUMD digunakan bukan sesuai peruntukannya,” ketusnya.

Apalagi dibeberkan SGY, salah satu Dirut BUMD PT Jakpro yakni Dwi Wahyu Daryoto di hadapan sejumlah politisi Kebon Sirih, mengaku jika anggaran penyertaan modal daerah (PMD) di PT Jakpro sebesar Rp 650 miliar digunakan untuk sejumlah proyek yang bukan peruntukannya.

“Kalau pengakuan Dirut PT Jakpro ini bisa dibuktikan maka bisa dipidanakan. Karena penggunaan anggaran itu harus digunakan sesuai peruntukannya itu bisa di pidanakan,” tutur SGY.

Sebagaimana diketahui, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Kamis 15 November lalu, PT Jakpro buka-bukaan soal anggran PMD yang ada di Jakpro sebesar Rp 650 miliar yang digunakan untuk sejumlah proyek yang bukan peruntukannya.

Padahal sejumlah anggota dewan menyebut, belum ada regulasi yang mengatur soal realokasi PMD tersebut. Realokasi itu juga belum disetujui DPRD DKI Jakarta.

Sementara itu, dalam peraturan daerah tentang APBD DKI Jakarta 2018, PMD Rp 650 miliar itu seharusnya bisa dikembalikan ke kas daerah karena tidak dipakai.

Hal ini juga yang mendasari ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi menolak jika pembangunan stadion taman BMW diserahkan kepada PT Jakarta Propertindo dalam APBD tahun anggaran 2019 yang tengah digodok.

Direktur Utama PT Jakpro Dwi Wahyu Daryoto menjelaskan, PMD Rp 650 miliar itu diberikan Pemprov DKI Jakarta pada 2013 untuk mengakuisisi 49 persen saham PT Astratel Nusantara di PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Namun, akuisisi tersebut gagal.

PMD itu akhirnya direalokasi untuk sejumlah proyek berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS).

“Yang Rp 650 miliar sudah direalokasi berdasarkan keputusan RUPS. Keputusan RUPS berdasarkan legal opinion dari Kejaksaan Tinggi,” ungkap Dwi dalam rapat bersama Badan Anggarandi Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/11).

Dwi menyampaikan, saat akuisisi saham tidak bisa direalisasikan, Jakpro meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta soal pembatalan akuisisi tersebut.

Berdasarkan pendapat hukum Kejati pada 3 Oktober 2014, apabila akuisisi dibatalkan dan Jakpro akan merealokasi PMD Rp 650 miliar untuk proyek lain, Jakpro harus meminta persetujuan Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, melalui RUPS.

Mengacu pada pendapat hukum tersebut, RUPS Jakpro pada 2015 menyetujui pembatalan rencana akuisisi saham di Palyja dan merealokasi PMD tersebut untuk pembiayaan proyek lainnya.

BAGIKAN