rayapos.com - Komisi Pemilihan Umum Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengagendakan jadwal penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih periode 2017-2022 hasil Pilkada serentak pada 22-24 Februari 2017.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Flores Timur siap mendistribusikan logistik Pilkada ke desa-desa dan wilayah terpencil lainnya di daerah kepulauan itu untuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlangsung serentak pada 15 Februari 2017. (Foto: rayapos.com)

@Rayapos | Jogjakarta: Gonjang ganjing calon pemimpin daerah yang akan maju dari jalur independen, terus meninggalkan buntut panjang menyusul masih terdapat banyak friksi di berbagai kalangan baik masyarakat sampai pada para politisi.  Apaladi pemerintah kemudian berencana untuk merevisi UU Nomor 8 Tahun 2015, tentang Pilkada. Banyak pihak menilai revisi akan dilakukan untuk menjegal laju para calon yang akan maju tanpa kendaraan politik partai.

Penegasan untuk menjaga revisi UU Pilkada supaya tidak menjadi diskriminatif juga disuarakan oleh Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi Universitas Islam Indonesia, Anang Zubaidy.

“Kalau sampai mempersulit berarti UU Pilkada diskriminatif,” kata Anang dalam diskusi “Calon Independen: Antara Penguatan Demokrasi dan Deparpolisasi” di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Rabu (30/3).

Menurut Anang, selama ini persyaratan dukungan calon perseorangan maju dalam Pilkada sudah cukup berat yakni 6,5-10 persen dari daftar pemilih tetap (DPT) sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015. Dengan persyaratan tersebut, menurut dia, calon kepala daerah yang maju secara independen sulit menang.

“Sebagian kandas karena persyaratan dukungan,” tegasnya.

Berkaca dari hal tersebut, Anang mengharapkan revisi UU Pilkada justru akan mempermudah bagi calon yang akan maju menggunakan jalur independen. Seperti dikatehui, persoalan revisi UU Pilkada mencuat ketika Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan bahwa dirinya akan maju kembali pada Pilkada 2017 tanpa kendaraan partai politik.

Dengan elektabilitas tinggi yang merupakan modal utama, Ahok diperkirakan akan melenggang mulus menuju kursi Gubernur DKI Jakarta untuk kedua kalinya. Namun demikian, jalur independen yang ia pilih membuat gusar partai politik yang selam ini dominasinya tidak pernah terusik.

“Calon independen jangan dianggap sebagai bencana politik, sebab dengan adanya calon independen justru dapat mendorong parpol untuk berbenah,” pungkas Anang.

LEAVE A REPLY