Gubernur Anies dan Pengamat Trubus (FOTO: RAYAPOS/KEMAL MAULANA)

@Rayapos | Jakarta – Selama setahun menjabat gubernur, janji kampanye Anies Baswedan disebut sudah mulai terpenuhi satu persatu. Hal itu diapresiasi oleh Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah.

Meskipun begitu, Trubus juga mencatat ada sederet program yang perlu dikaji ulang oleh Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga:

Asik, Upah Minimum Provinsi Naik 8% Tahun Depan

Video Nasihat Hati-hati Korupsi, Eee… Bupati Bekasi Ditangkap KPK

Diantaranya adalah diantaranya adalah progran OK OCE, OK Otrip yang diganti dengan Jak Lingko dan rumah DP nol rupiah.

“Kebijakan yang perlu ditangani secara serius, diantaranya adalah progran OK OCE, OK Otrip yang diganti dengan Jak Lingko,” kata Trubus kepada Rayapos, Selasa (16/10/2018).

Khusus program OK OCE menurut Trubus, perlu ditata ulang dengan fokus pada output dan keberlangsungan program.

Memurutnya program ini memerlukan dukungan infrastruktur yang kuat, seperti sumber daya manusia (SDM), payung hukum yang kuat payung hukum dan anggaran pendukung.

“Dukungan perbankan, dukungan lembaga keuangan, dukungan UMKM, dan kapasitas kebijakan,” kata dia.

Sedangkan untuk OK Otrip atau Jak Lingko juga perlu ditata ulang dengan fokus pada peningkatan layanan, koordinasi antar dinas perhubungan dan para pengusaha angkutan umum sangat dibutuhkan.

“Kebijakan yg transparan, dukungan perbankan yg memadai, serta perlindungan pada pengguna,” terangnya.

Selain itu pemprov DKI Juga dituntut untuk memberikan sosialisasi secara masif sehingga penumpang tertarik untuk menggunakan kartu OK Otrip atau Jak Lingko.

Bahkan dia menyarankan agar Jak Lingko bisa diintegrasikan TransJ dengan moda LRT dan MRT sehingga masyarakat memperoleh benefit, cepat, dan aman, serta mau menggunakan transportasi umum bukan mobil pribadi.

Adapun untuk program rumah dp nol rupiah atau SAMAWA payung hukum yang ada yaitu Pergub 104/2018 perlu diganti dengan Perda karena program SAMAWA sifatnya jangka panjang.

Demikian pula sasarannya harus jelas, karena masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki tingkat pekerjaan dan penghasilan yg berbeda beda, sehingga kata Trubus, konsumen rumah DO nol rupiah bisa tepat sasaran.

“Ini mengingat animo masyarakat untuk membeli rumah program SAMAWA relatif tinggi,”

Sedangkan lembaga BLUD yang seharusnya terbentuk untuk menangani program dp nol rupiah sampai saat ini baru ada berbentuk UPT, dia meminta agar Gubernur Anies mempercepat pemhentukan lembaga tersebut.

“Pelayanannya agar masyarakat yang membutuhkan rumah dp nol rupiah dapat terlayani,” tutupnya.

BAGIKAN