Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah

@Rayapos | Jakarta – Pemrpov DKI Jakarta dan DPRD membuat sejarah baru dalam proses pengesahan APBD 2019. Sebab pengesahan APBD dilakukan hanya tiga hari setelah Raperda APBD itu dibacakan dalam sidang paripurna Rabu kemarin (28/11/2018).

Sebagaimana diketahui, APBD 2019 disahkan hari ini dalam sidang paripurna yang dipimpin ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi, Jumat (30/11/2018). Namun sidang ini hanya dihadiri sekitar 30 dari 106 anggota DPRD.

“Dewan yang menghadiri sidang ini tidak kuorum, karena tidak mencapai 2/3 dari jumlah anggota Dewan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” Kata Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah seusai sidang.

Ia menambahkan, karena pengesahan tersebut tidak memenuhi kuorum, maka pengesahan APBD 2019 tersebut belum bisa dikatakan sah.

Ditemui terpisah, ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, mengakui kalau pengesahan ini dilakukan agar tidak melanggar pasal 45 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 yang menetapkan bahwa pengesahan APBD paling lambat satu bukan sebelum pelaksanaan tahun anggaran, atau pada 1 Desember besok (Sabtu).

Pasal 45 ayat (1) menyatakan, pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap Raperda tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

“Ya kalau DPRD melanggar ketentuan ini akan mendapat sanksi dari Kemendagri, gaji selama enam bulan, baik untuk DPRD maupun Gubernur bakal tertunda,” katanya.

Kendati begitu, Suhaimi membantah kalau proses pengesahan APBD ini sangat cepat, karena meski Raperda APBD 2019 baru dibacakan pada Rabu.

Namun proses pembahasan KUA/PPAS APBD 2019 memakan waktu cukup lama, lebih dari sebulan, sebelum diteken Gubernur dan pimpinan DPRD pada Rabu (28/11/2018) dalam paripurna yang juga beragendakan pembacaan Raperda APBD.

Sementara itu berdasarkan informasi yang dihimpun Rayapos, akibat cepatnya proses pengesahan APBD dari sejak KUA/PPAS APBD 2019 disetujui hingga Raperda APBD disahkan menjadi Perda APBD hari ini, mengakibatkan penyisiran anggaran titipan anggota Dewan alias anggaran yang tidak diusulkan oleh SKPD namun muncul di KUA/PPAS, yang selama pembahasan KUA/PPAS disebut sebagai anggaran di luar RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), menjadi tidak maksimal.

Saat KUA/PPAS itu dibahas di Badan Anggaran (Banggar), banyaknya anggaran titipan yang masuk saat KUA/PPAS dibahas di komisi-komisi, menimbulkan defisit anggaran hingga Rp16 triliun.

“Anggaran itu paling banyak ditemukan di SKPD-SKPD yang bermitra dengan Komisi D,” beber sumber yang tidak mau disebutkan namanya.

Saat dibahas di Banggar, belum semua anggaran di luar RKPD itu dicoret, sehingga dari defisit Rp16 triliun, baru terpangkas Rp10 triliun.

Saat disahkan, total APBD 2019 mencapai Rp89,08 triliun, naik 7% dari APBD 2018 yang sebesar Rp83,26 triliun.

BAGIKAN