Penulis Buku: HTI Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45

@Rayapos | Jakarta – Keputusan pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilai sudah tepat, karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pernyataan tersebut terungkap dalam bedah buku berjudul “Menata Ormas, Memperkuat Bangsa” karya Dr. Sri Yunanto, M.Si, yang berlangsung di Kampus IPB, Bogor, Sabtu (28/7/2018).

“Setelah dianalisis dengan konstitusi kita, mereka memang bertentangan dengan UUD 45. Mereka malah punya UUD sementara, UUD sendiri,” ujar sang penulis, Dr. Sri Yunanto, M.Si dalam siaran persnya, Minggu (29/7/2018)

“Rancangan itu bukan cuma diajarkan di kampus tapi dipropagandakan. Oleh karena itu saya tes itu benar enggak yang diperbuat? Bertentangan enggak dengan UUD 45? Ternyata memang bertentangan.”

Ia menambahkan, objek pembahasan dalam buku ini adalah HTI melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila, NKRI dan UUD 1945, di mana HTI berniatan mengubah dasar negara Indonesia menjadi asas Islam.

“Yang jelas titik fokus dari isi buku ini adalah menganalisis tentang Perpu 2016 yang kemudian menjadi UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas. UU itu sebetulnya untuk semua ormas mana, hanya saja kebetulan HTI yang kena,” tuturnya.

Baca Juga:

Warga Ciamis Rekam Penampakan UFO, Begini Penjelasan LAPAN

GNPF-Ulama Khawatir AHY Kalah Jika Maju di Pilpres 2019

Pada kesempatan yang sama, Sri Yunanto juga mengapresiasi langkah yang diambil oleh Pemerintahan Presiden Jokowi yang telah membubarkan HTI. Pasalnya, jika dibiarkan akan menjadi sebuah ancaman dan berdampak serius bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

“Ormas itu sebagai bagian dari civil society yang sangat penting bagi sebuah negara demokrasi, silahkan membuat ormas, sepanjang mewakili kepentingan rakyat dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,” tegasnya.

Dalam menghadapai persoalan seperti ini, lanjut Sri Yunanto, negara dituntut untuk bertindak dalam menata keberadaan ormas di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum.

“Intinya cuma satu, pemerintah harus tegas dan ada mekanisme hukumnya dan disetujui oleh sebagian partai politik. Karena ini demokrasi maka keputusan yang diambil harus dilakukan sesuai dengan jalur hukum yang ada,” tukasnya.

Sementara itu ditempat yang sama, mantan Ketua Komnas HAM, Imdad Rahmat mengatakan, keputusan pemerintah untuk meakukan pembubaran HTI merupakan sebuah tindakan yang melanggar hukum dan hak asasi manusia, sebuah ormas atau organisasi apapun bisa dibubarkan jika tindak tanduknya mengancam keberadaan suatu bangsa dan mengganggu hak orang lain.

“Hak asasi manusia memperbolehkan pengaturan terhadap persoalan itu, bila dilihat ada tindakan yang diindikasikan akan membahayakan dan menjadi ancaman negara, maka harus segera dibubarkan saja”, tegasnya.

BAGIKAN