Plh Kepala Biro Dikmental Jafar Abdul Malik

@Rayapos | Jakarta – DPRD Provinsi DKI Jakarta mengusulkan agar Pergub Nomor 55 Tahun 2013 tentang pengusulan dan pemberian dana hibah segera diubah. Sebab pergub ini dianggap mempersulit pemberian hibah untuk rumah ibadah.

Plh Kepala Biro Dikmental Jafar Abdul Malik meluruskan, sebenarnya pemberian hibah untuk masjid atau rumah ibadah tidak terikat persyaratan yang tercantum dalam aturan seperti yayasan atau organisasi lainnya.

Baca juga:

Setelah Check In Bersama Wanita Hijab, Seorang Pria Tewas Berlumur Darah

Pemprov DKI Beri Hibah untuk Umroh Marbot dan Biaya Operasional Masjid

Video “Ganti Sistem” Diucapkan Jubir HTI, Akhirnya Dipolisikan

Menurutnya Pemprov DKI Jakarta telah memberikan dispensasi kepada rumah ibadah.

“Persyaratan artinya tidak seberat seperti yayasan atau organisasi yang berbadan hukum, karena inikan tempat ibadah ada dispensasi lah,” ujar Jafar saat dihuhungi Rayapos Rabu (12/9/2018).

Kendati begiti, ia memaparkan proses pemberian bantuan hibah saat ini tidak seperti lima tahun yang lalu. Karena saat ini pemprov DKI Jakarta telah menggunakan sistem pengajuan dana hibah berbasis aplikasi online yang dinamakan e-hibah.

“Tidak seperti lima tahun yang lalu, jadi langsung admistrasi proses dokumen gitukan, sekarang adalagi dengan sistem e-hibah. Masing-masing pengusul itu harus memperoses melalui aplikasi begitu,” ungkapnya.

Lebih lanjut Jafar mengatakan, pihaknya pun memaklumi jika tidak semua pengurus rumah ibadah mengerti proses pengajuan online. Namun ia tidak ingin aturan dan sistem yang telah buat dengan keringanan ini dianggap mempersulit.

“Nah dari sini lah kemudian dianggapnya mempersulit kenapa ini dilakukakan? Ya karena ini kan edukasi kepada masyarakat supaya tingkat akuntabilitas nya baik,” tutupnya.