Pihak YIMM dan AHM Akan Ajukan Banding Terkait Vonis KPPU

Produk Honda dan Yamaha yang dicurigai KPPU sebagai upaya kartelisasi (foto: Istimewa)

@Rayapos | Jakarta: PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM), oleh  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena dicurigai melakukan pelanggaran terkait pengaturan harga jual, akan mengajukan banding terhadap vonis KPPU tersebut.

Hal ini dilakukan karena menurut pihak YIMM dan AHM, vonis yang diberikan merugikan sekaligus merusak kredibilitas Yamaha dan Honda di mata konsumen.

Pada 20 Februari 2017, KPPU memutuskan YIMM dan AHM terbukti mengatur harga jual motor skutik 110cc dan 125 cc selama 2012-2014 dan melanggar Undang Undang Nomor 5 Pasal 5 Tahun 1999 tentang penetapan harga. YIMM dikenakan denda sebesar Rp 25 miliar, sedangkan AHM mendapatkan denda Rp 22,5 miliar.

“AHM akan menempuh jalur hukum dan sangat keberatan dengan keputusan KPPU,” kata kuasa hukum AHM Fery di Jakarta, Rabu (1/3/2017).

Dia menegaskan, AHM sangat keberatan dengan keputusan KPPU tersebut.

“KPPU membuat keputusan tanpa bukti yang jelas dan tidak konkret. Kami akan mengajukan banding di pengadilan negeri,” ujar dia.

Fery mengatakan, bukti-bukti yang dimiliki KPPU masih lemah.

“KPPU harus punya bukti yang cukup kuat dan bisa diterima akal sehat,” ujar dia.

Dia menambahkan, putusan KPPU tersebut bisa membuat image atau reputasi Honda jelek di mata konsumen. Padahal, dia mengklaim, AHM tidak pernah melakukan praktik pengaturan harga.

“Secepatnya kami segera banding dan meminta KPPU untuk mengklarifikasi,” ujar dia.

Senada dengan AHM, kuasa hukum YIMM Rikrik Rizkiyana mengatakan, Yamaha juga akan mengajukan banding di pengadilan negeri.

“Kami akan ikut Honda dan keberatan dengan keputusan KPPU,” jelasnya.

Keputusan KPPU, dinilai Rikrik, bisa merusak citra Yamaha, dan harus segera diperbaiki.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Gunadi Sindhuwinata mengatakan, AISI mendukung Yamaha dan Honda melakukan banding, karena bukti KPPU belum kuat dan masih ada kesempatan. Kedua produsen motor tersebut mempunyai hak untuk banding dan harus dijalankan.

“Yamaha dan Honda harus segera melakukan banding untuk memperbaiki reputasi. Salah satu dampak negatif dugaan praktek kartel adalah kepercayaan investor akan turun. AISI setuju jika Yamaha dan Honda lakukan banding,” ungkapnya.

Ditemui terpisah, staf ahli KPPU Muhammad Reza mengatakan, KPPU siap menghadapi banding YIMM dan AHM karena Indonesia negara hukum. Ditambahkannya juga, bukti yang dimiliki KPPU adalah pertemuan di lapangan golf dan surat elektronik internal.

Comments

comments