Pilbup Halteng dan Morotai, Bawaslu Malut Harus Mapping TPS Rawan

@Rayapos | Ternate: Tempat pemungutan suara (TPS) yang berpotensi rawan di Kabupaten Halmahera Tengah dan Pulau Morotai, akan diptekan dan diidentifikasikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Malut). Pasalnya, pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara, merupakan tahapan yang sangat rentan terjadinya pelanggaran dan kecurangan.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Malut, Sultan Alwan,SH,MH, kepada waratwan, Senin (30/1). Menurutnya, identifikasi dan pemetaan TPS rawan dalam Pilkada 2017 di Halteng dan Morotai, maka Bawaslu Malut melakukan mapping atau pemetaan.

Dijelaskannya, dalam pemetaan rawan TPS, pihaknya juga mengacu pada lima fokus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Di antaranya, akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih agar tidak ada ketidakakuratan dalam data pemilih. Ketersediaan logistik dalam TPS harus terpenuhi untuk pemungutaan suara dan dukungan perlengkapan lainnya. ”Bawaslu telah miliki data TPS Rawan, tetapi kita rencana untuk memperkuat dan upaya mengantisipasinya,” ujarnya.

Untuk menetapkan kategori TPS Rawan, jelasnya, tentunya memiliki sejumlah kriteria, misalkan sejarahnya di TPS pernah ada PSU, soal DPT dan pernah konflik serta pelanggaran lainnya. Walai demikian, tegasnya, tak semua TPS memiliki potensi kerawanan, akan tetapi penting untuk dilakukan pemetaan potensi rawan di TPS. Sehingga dalam pengawasan, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, pemetaan TPS rawan ini menjadi cara utama bagi pengawas pilkada untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS.

Diterangkannya, dari hasil mapping TPS Rawan ini, hasilnya juga akan disampaikan ke tim paslon dan petugas termasuk pihak terkait lainnya. Dan ini menjadi perhatian serius Bawaslu sebagai upaya pengawasan yang lebih efektif guna tercipta Pilkada yang bermartabat.

Comments

comments