PKL berjualan di trotoar kawasan Senen. Masih sama dengan zaman Indonesia baru merdeka, 74 tahun silam. Dok Rayapos

@Rayapos | Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sekarang membolehkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di atas trotoar.

Keputusan PKL boleh berjualan di atas trotoar tersebut diungkapkan Kepada Dinas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), Adi Adiantara, karena sejumlah alasan.

Sebelum meyampaikan alasan pembolehan, dia mengatakan: Ini bukan karena memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan pelanggaran dengan cara berjualan di atas trotoar. Bukan.

Tapi, lanjut Adi, alasan utama karena banyak PKL yang belum dapat dijangkau oleh pihaknya (Pemprov DKI Jakarta).

Sehingga, pihak Satpol PP DKI Jakarta memberikan kelonggaran kepada PKL boleh berjualan di atas trotoar atau mengokupasi trotoar.

“Alasannya karena belum semua dibina dan diberikan tempat (berjualan) yang layak. Jadi di beberapa tempat memang diperbolehkan berjualan asalkan tidak mengganggu jalan (pejalan kaki),” ungkapnya dihubungi pada Rabu (13/3/2019).

Jadi, menurut Adi, orang berjualan di trotoar bebas saja, boleh-boleh saja, asal tidak mengganggu pejalan kaki. Mungkin yang dimaksud mengganggu adalah mencolek atau memukul pejalan kaki.

Walau begitu, dirinya menyebut pihaknya akan melakukan pembinaan seluruh PKL Ibu Kota.

“Pembinaan akan dilakukan lewat sejumlah program, salah satunya OK OCE, pedagang pun akan diberikan tempat yang layak,” imbuhnya.

Baca Juga:

Isteri Teroris Sibolga Ledakkan Diri, Jasadnya Terlontar 70 Meter

Wijaya Saputra Klarifikasi Hubungan dengam Gisella: Hanya Teman

Demi Toleransi

Keputusan untuk memberikan ruang bagi para PKL untuk berjualan di atas trotoar diungkapkan Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin, merupakan bentuk toleransi kepada para PKL agar tetap dapat berjualan.

Namun uniknya, pihaknya akan memberikan teguran apabila lapak PKL menghalangi aktivitas pejalan kaki.

“Beberapa lokasi memang diperbolehkan untuk PKL berjualan, asalkan masih ada ruang untuk pejalan kaki. Catatannya asal jangan mengganggu,” ungkap Arifin dihubungi pada Rabu (13/3/2019).

Namun, apabila pihaknya menemukan adanya aktivitas PKL yang menguasai trotoar menyeluruh, pihaknya akan melakukan peneguran.

Artinya, orang boleh saja berjualan di trotoar. Tapi, jangan semua lahan trotoar digunakan berjualan. Di sini tidak ada batasan ruang (space). Mungkin, asalkan ada sedikit saja lahan trotoar yang tersisa, maka dibolehkan.

Di sini juga tidak disebutkan, apakah space yang harus disisakan orang-orang berjualan di trotoar itu lurus, berbelok-belok, ataukah acak di beberapa titik tertentu.

Pendekatan humanis tersebut disampaikannya agar terbangun kesadaran masyarakat untuk bersama menjaga ketertiban fasilitas umum.

“Pemberitahuan tetap dilakukan, penghalauan juga ditegakkan apabila mengganggu pejalan kaki. Tapi kali ini kita lebih kepada pendekatan persuasif,” jelasnya.

Aktivitas pedagang di atas trotoar sangat banyak di Jakarta. Terutama di dekat lalu-lalang manusia. Seperti pasar, stasiun KA, terminal, pusat perdagangan, ruko-ruko, bahkan kawasan perumahan.

Lokasi yang tidak ditempati berdagang adalah trotoar di depan TNI (AD, AL dan AU) serta kantor polisi. Di tempat-tempat itu, meski tidak dilarang, orang tidak berani berjualan.

Di luar tempat-tempat tersebut, orang bebas berjualan. Harga barang-barang dagangan mereka jauh lebih murah dibanding barang sejenis, bahkan sama, dengan barang yang dijual di toko-toko, persis di depan lapak mereka berjualan.

Paling ramai di seputaran Senen, Jakarta Pusat. Di situ pusat keramaian. Ada Atrium Senen, pasar, stasiun KA, halte TransJakarta, dan banyak ruko.

Para pedagang baju impor terlihat berjejalan menggelar lapak dagangannya di trotoar, setiap petang hingga malam hari.

Aneka pakaian, mulai dari pakaian anak hingga dewasa disusun rapih dengan menggunakan gantungan besi. Persis seperti di mal. Lengkap dengan aneka lampu, bahkan lagu-lagu yang terpancar dari sound system seperti di mal-mal.

Tak ayal, trotoar sepanjang sekitar 100 meter yang terbentang mulai dari gerbang masuk Blok III Pasar Senen hingga Halte Transjakarta Pasar Senen terlihat layaknya etalase toko.

Bertolak Belakang dengan Kebijakan Gubernur Ahok

Kebijakan tersebut bertolak belakang ketika era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Ahok secara lantang mendesak para PKL agar tidak memanfaatkan fasilitas umum seperti trotoar untuk kepentingan pribadi.

Keputusannya itu merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Tujuannya adalah mewujudkan keadilan. Artinya, tidak adil jika orang dibolehkan berdagang di trotoar dengan aneka barang yang sama dengan yang dijual di mal, toko, ruko, dan pusat perdagangan.

Harga barang pasti jauh lebih murah di trotoar, sebab pedagangnya tidak membayar sewa space toko, ruko, mal.

Pedagang di trotoar memang membayar kepada orang-orang yang tidak berhak secara hukum. Tapi, nilai pembayarannya jauh lebih rendah dibanding harga sewa space toko, ruko, mal.

Sehingga, dinilai ada persaingan dagang yang tidak adil. Dan, menimbulkan korupsi, yakni pedagang menyogok kepada aparat Pemprov DKI agar dibolehkan berdagang di trotoar.

Sehingga apabila ditemukan adanya pelanggaran, saat Gubernur Ahok, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menyita barang dagangan sekaligus denda atas tindak pidana ringan (tipiring) yang dilakukan para pedagang. (*)

BAGIKAN