Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. (FOTO: viva)

@Rayapos | Jakarta – Fraksi PKS DKI Jakarta menilai progres pembangunan Rumah DP 0 Rupiah sangat lambat. Begitu juga perbaikian gedung sekolah dan fasilitas lain di Jakarta.

Kritik itu disampaikan pada sidang paripurna Pandangan Umum Fraksi tentang Raperda APBD Perubahan 2018, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).

“Ini mohon tanggapannya,” ujar anggota Fraksi PKS Dite Abimanyu.

Baca juga:

Survei Terbaru: Jokowi-Ma’ruf Masih Ungguli Prabowo-Sandi

Anies Cabut Seluruh Izin Pembangunan Reklamasi Jakarta

Selain itu fraksi PKS menyinggung penyerapan anggaran yang sampai Juni 2018 ini, baru mencapai 28,5 persen dan masih didominasi oleh Belanja Tidak langsung.

Menurutnya kondisi ini kurang sejalan dengan semangat pemerintahan Gubernur baru, yang berjanji akan meningkatkan penyerapan anggaran.

Diketahui, peningkatan sisa lebih penggunaan Anggaran (SiLPA) DKI Jakarta mencapai Rp 6,36 triliun. Ini meningkat sebesar 93 persen dari SiLPA di APBD Penetapan.

Disampaikan Dite, fraksi PKS berpendapat peningkatan SiLPA ini harus diikuti dengan penggunaan yang tepat. Ia menyebut agar SiLPA ini tidak hanya difokuskan pada pengeluaran untuk pembiayaan.

“Terutama untuk Penyertaan Modal Daerah (PMD). Namun juga perlu dialokasikan untuk belanja kegiatan yang selama ini tertunda, terkait dengan janji kerja gubernur,” tandasnya.

Sidang Paripurna ini digelar setelah penyampaian pidato Gubernur Anies tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2018.

Dalam pidatonya Anies mengatakan, Perubahan APBD Tahun 2018, secara total naik sebesar Rp 6,14 triliun, dari Rp 77,11 triliun menjadi Rp 83,26 triliun.