Ketua Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Pusat, Zainal Anshori, bersiap meninggalkan ruangan seusai sidang pembacaan putusan pembubaran organisasi JAD di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (31/7).(ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

@Rayapos | Jakarta – Majelis hakim PN Jakarta Selatan membekukan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Organisasi pimpinan Zainal Anshori alias Abu Fahry alias Qomaruddin bin M. Ali juga dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

“Menyatakan terdakwa Jamaah Ansharut Daulah atau JAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, menetapkan dan membekukan organisasi JAD berafiliasi dengan ISIS (Islamic State in lraq and Syria) atau DAESH (Al-Dawla Ill-Sham) atau ISIL (Islamic State of Iraq and levant) atau IS (Islamic State) dan menyatakan sebagai korporasi yang terlarang,” ujar hakim ketua Aris Bawono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (31/7/2018).

Selain itu, Hakim PN Jakarta Selatan juga menjatuhkan pidana denda terhadap JAD sebesar Rp5 juta.

Baca juga:

Obor Asian Games 2018 Singgah di Banjarmasin

Kirab Pemuda Nasional Perkuat Spirit Kebhinnekaan

Pochettino Tak Inginkan Kehadiran Gareth Bale?

Hakim meyakini sebagai korporasi JAD bertanggung jawab atas aksi teror anggotanya.

“Menimbang bahwa majelis hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum bahwa pembuat korporasi tidak perlu melakukan itu secara fisik tapi bisa saja dibuat anggotanya asal saja masih dalam lingkup koporasi, perbuatan yang dilakukan anggota-anggota tertentu selama itu anggota korporasi dianggap melakukan atas nama korporasi,” papar hakim.

Terkait hal yang memberatkan, hakim menyebut JAD merupakan korporasi yang menimbulkan ketakutan dan keresahan masyarakat banyak. Tidak ada hal yang meringankan untuk JAD.

“Untuk hal yang memberatkan, korporasi Jamaah Ansharut Daulah atau JAD menimbulkan ketakutan dan keresahan dalam masyarakat banyak,” kata hakim.

JAD dijerat dalam Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 Jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003.

BAGIKAN