Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua KASN Sofian Effendi. Kolase: Rayapos/DWO

@Rayapos | Jakarta – Pencopotan Walikota di Jakarta jadi masalah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini berpolemik dengan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).Sofian Effendi. Anies heran, Sofian pun heran.

Sumber polemik: Pergantian walikota di Jakarta, awal Juli 2018. Lantas KASN menyurati Anies, agar mengembalikan posisi jabatan yang sudah dicopot. Itu sesuai UU 5/2014. KASN menjamin mutu penerapan sistem merit dalam manajemen pegawai ASN di semua instansi pemerintah.

Menurut Sofian, KASN sudah dua kali mengirimkan surat soal itu. Tapi, belum ada balasan. Lantas, KASN mengeluarkan rilis, menegaskan surat KASN tersebut. Publik jadi tahu. Dan, Anies mengeluarkan pernyataan ke wartawan, dia heran pada rilis KASN tersebut.

Sofian kemudian menjawab keheranan Anies. Bahwa rilis itu sudah biasa. Itu juga dilakukan pada zaman Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Demikian kata Sofian: “Selalu surat kami kirimkan dan disusul dengan rilis secara lisan atau tertulis. Kami lakukan yang sama pada Ahok (mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama) dan para PPK yang lakukan pelanggaran. Jadi, memang tugas KASN untuk mengawasi agar pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian pegawai dan pejabat ASN dilakukan secara objektif,” kata Ketua KASN Sofian Effendi kepada wartawan, Sabtu (28/7/2018).

Dikatakan, sudah 2 surat yang dikirim ke Anies selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK). Sofian menyatakan KASN hanya menjalankan tugas sesuai UU yang berlaku.

“Kami sudah 2 kali kirim surat rekomendasi kepada Gubernur DKI selaku PPK. Kami hanya jalankan tugas yang dimandatkan UU 5/2014, yaitu menjamin mutu penerapan sistem merit dalam manajemen pegawai ASN di semua instansi pemerintah, bukan hanya di DKI,” ucapnya.

Isi surat: KASN merekomendasikan agar Anies segera mengembalikan posisi para pejabat pimpinan tinggi yang diberhentikan melalui surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1000 Tahun 2018 dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1036 Tahun 2018. Anies bisa dikenai sanksi bila tak melaksanakan rekomendasi KASN terkait perombakan itu.

“Apabila Gubernur DKI Jakarta tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN tersebut di atas, maka berpotensi melanggar Pasal 78 juncto Pasal 61, 67, dan 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah,” kata Ketua KASN Sofian Effendi, Jumat (27/7/2018).

Baca Juga:

Warga Ciamis Rekam Penampakan UFO, Begini Penjelasan LAPAN

Huawei Siap Luncurkan Ponsel yang Bisa Lipat

Tak Minat Nyaleg, Prilly Latuconsina Mau Jadi Presiden

Maka, Anies heran atas langkah KASN yang menyampaikan rekomendasi terkait perombakan pejabat DKI Jakarta secara terbuka. Anies akan menjawabnya.

Anies mengakui, telah menerima surat dari KASN beberapa hari lalu. Surat tersebut akan dia jawab.

“Saya cuma heran saja, kenapa Ketua KASN harus melakukan press release. Kan KASN bukan partai, bukan ormas, bukan organisasi politik. Kenapa harus gunakan pernyataan terbuka? Kenapa nggak surat antara pemerintahan. Itu biasa kok kirim surat. Ada surat, tunggu jawaban, surat, tunggu jawaban,” kata Anies saat menghadiri acara di Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (28/7/2018).

“Ini kesannya seperti ada sesuatu sehingga harus ada press release dari ketuanya lagi, langsung. Saya tidak mau berpolemik di publik. Saya akan kirim suratnya dari Pemprov. Kami akan kirim ke KASN,” ujarnya.

Anies menganggap, rilis itu bersifat politis. Dia menyatakan, tak akan menanggapi rekomendasi secara politis.

“Kami akan menanggapinya profesional. Kami tidak akan menanggapi politis bahwa di sana dilakukan langkah-langkah yang non-administratif saja, bahkan ada langkah membuat press release dan lain-lain. Biarlah Ketua KASN menggunakan masalah ini untuk urusan-urusan di luar administratif, tapi kami akan jawab secara profesional, secara teknokrat,” tutur Anies.

Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno menyatakan penggantian pejabatan di Pemprov DKI selama ini sudah sesuai ketentuan.

“Menurut kami (pergantian pejabat) sudah sesuai ketentuan-ketentuan, tapi kita terima masukan lain dan kita akan mencari titik temu dan mudah-mudahan ini adalah pembelajaran bagi kita semua. Saya tidak mau berspekulasi (soal pengembalian pejabat yang dicopot). Kita diskusikan internal,” ujar Sandi.

Apa Kata Wali Kota yang Dicopot?

Wali Kota Jakarta Barat yang dicopot Anies, Anas Effendi, memilih menunggu keputusan atau kebijakan lebih jauh dari pimpinan terkait rekomendasi itu.

“Gusti ora sare, Allah Walayamut, Tuhan nggak tidur. Saya ikut saja aturan keputusan dan kebijakan lebih lanjut, dari para pejabat yang berwenang,” ujar Anas.

Hal senada disampaikan Eks Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana menunggu tindaklanjut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal rekomendasi KASN.

“Rekomendasinya kan baru kemarin. Saya nunggu tindak lanjut rekomendasi ini saja. Kita kan belum tahu kebijakan gubernur nanti apa, saya nggak mau lah berandai-andai,” kata Bambang saat dihubungi wartawan, Sabtu (28/7/2018). (*)

BAGIKAN