Polemik Meikarta : Jika gagal, Lippo janji kembalikan uang konsumen

@Rayapos.com | Jakarta: Pihak pengembang Meikarta,  Cikarang menjamin akan mengembalikan uang konsumen jika di tengah jalan proyek itu mengalami kegagalan.

“Jika terjadi sesuatu (proyek Meikarta gagal) semua akan kami kembalikan,” kata Direktur Lippo Cikarang Ju Kian Salim di Gedung Komisi Ombudsman, Jakarta, Jumat, 8/9/2017.

Namun, kata Ju Kian, pengembalian   itu hanya terkait dengan uang tanda jadi (booking fee) sebesar Rp 2 juta  yang dibayarkan konsumen saat pemesanan unit apartement di kawasan kota baru di timur Jakarta tersebut.

Ia menambahkan pembayaran uang tanda jadi dari konsumen merupakan hal yang lumrah dalam sistem penjualan property. Hal semacam itu dilakukan oleh hampir semua pengembang. Selain itu Ju Kian menjamin uang masyarakat yang dikumpulkan dihimpun dalam escrow account terpisah dari biaya kegiatan usaha Lippo.

Sementara Komisioner Ombusman RI Alamsyah Saragih mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membayar lunas uang muka atau Down Payment ketika membeli unit properti pada proyek Meikarta.

“Yah (Jangan bayar lunas dan) jangan lakukan pembayaran DP,” ujar Alamsyah.

Sebab, Alamsyah mengakui, masih banyak persoalan yang seharusnya diselesaikan oleh Lippo terkait penerbitan izin prinsip, seperti IMB dan Amdal hingga status lahan yang belum pasti. Lippo menjanjikan akan membangun 500 hektar namun lahan yang baru dibebaskan seluas 84,6 hektar.

Atas dasar itulah, Alamsyah mengingatkan, harusnya Lippo tidak melakukan pemasaran atau marketing.

“Harusnya Lippo memenuhi undang-undang dalam melakukan pemasaran,” kata dia. Undang-undang yang dimaksud adalah tentang Rumah Susun nomor 20 Tahun 2011.

Alamsyah menyebutkan, jika memang luas lahan itu adalah bagian sebuah rencana Lippo harusnya diberitahukan kepada publik.

Sebagaimana diketahui, proyek Meikarta dianggap bermasalah sebab pihak Pemerintahan Kabupaten Bekasi dan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat belum memberikan izin kepada Lippo untuk membangun di lahan 500 hektar.

Sebab, lahan yang baru dibebaskan Lippo seluas 84,6 hektar. Tetapi dalam brosur pemasaran area yang hendak dibangun adalah 500 hektar.

Selain itu, Lippo belum mengantongi izin pembangunan IMB dan Amdal untuk pembangunan Apartemen. Namun, sudah dipasarkan melalui media masa.

BAGIKAN