Diskusi Gurita Dominasi Politik Aliran dalam Pilpres 2019 (FOTO: RAYAPOS/KEMAL MAULANA)

@Rayapos | Jakarta – Politik bersifat kebencian dinilai menjadi isu yang mendominasi Pilpres 2019. Muncul prediksi Indonesia bakal senasib dengan negara konflik seperti Suriah.

Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR) Lutfi Hakim mengatakan, adanya politik aliran tidak perlu ditakutkan bakal berpotensi seperti di Suriah. Sebab menurutnya, bangsa Indonesia memiliki ambang batas kebencian terhadap sesama.

“Bangsa kita masih punya ambang batas kebencian, tidak mungkin disuriahkan apalagi masih ada NU, dan lain lain, biar bagaimana pun mereka masih mencintai bangsanya,” ujar Lutfi dalam diskusi “Gurita Dominasi Politik Aliran dalam Pilpres 2019” di Matraman, Jakarta Timur, Rabu malam (7/11/2018).

Baca juga:

Siapa Pasang Bendera ISIS di Rumah Habib Rizieq?

KNKT Temukan Kerusakan pada AOA Lion Air JT 610

Dia mencontohkan, seperti dalam kasus Pilkada serentak lalu, dimana ada salah satu daerah yang terjadi konflik lantaran hasil perolehan suara, sehingga ada calon yang menggugat ke MA.

Namun sebelum pelapor membuktikan tuntutannya, sang hakim malah memutuskan tergugat sebagai pemenang dalam Pilkada.

“Karena data yang dibawa terlalu jauh untuk memperkuat pelapor, sehingga diputuskan tergugat menang, padahal kalau data dibuka bisa memberatkan tergugat, tapi si A atau pelapor malah menyerah, bilang, sudah biarin dia aja yang menang, artinya bangsa kita masih punya ambang batas kebencian,” ungkapnya.

Lutfi menyebut, masih jauh jika Indonesia bakal bernasib sama seperti Suriah dan negara-negara arab lainnya. Karena Indonesia masih memiliki organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah.

“Apalagi kita lahir karena perbedan, bukan karena persamaan, yang melebihi negara-negara lain, yang tidak dimiliki negara lain,” kata dia.

Kendati demikian, Alumni UIN Syarif Hidayatullah ini mengatakan, saat ini politik aliran tidak seharusnya mematikan rasionalitas dan objetifitas sebagai pemilih. Hal itu juga ditandai dengan munculnya fenomena ‘Kecebong dan Kampret’.

Menurutnya hal tersebut tidak lepas dari sentimen agama atau aliran yang hanya akan membuat generasi millenial menjadi semakin apatis terkait proses demokrasi.

Padahal kata dia, seharusnya generasi millenial lah yang harus lebih melek politik untuk mengantisipasi politik aliran.

Lutfi pun menyarankan agar masing-masing kelompok pemilih dalam Pilpres 2019 lebih sering duduk bersama guna memecah kebuntuan dari adanya politik aliran.

“Ini cuma saya sendiri yang bukan pendukung Jokowi Maruf atau lainnya, saya yang belum mentukan sikap masih bisa bersama kalian. sebetulnya kedewasan yang seperti ini yang harus kita tumbuh kembangkan terutama dikalangan millenial,” kata dia.

Pendapat senada juga disampaikan Hanibal Hamidi yang merupakan perwakilan dari Laskar Rakyat Jokowi, dia mengatakan bahwa negara ini memiliki modal sosial yang sangat luar biasa.

Dimana modal tersebut bisa bekerja bersama mengakhiri politik aliran yang berujung pada perpecahan.

“Dari perspektif saya luar biasanya negara ini, kearifan lokalnya kemudian bahasa kulturalnya, sebagai modal social yang nantinya akan bekerja secara bersama mengakhiri perpecahan,” terangnya.

Apalagi dia berpendapat, dalam undang-undang desa ada yang disebut daulat desa, dimana negara memberikan pengakuan kepada kewenangan lokal atau kearidan lokal.

Menurutnya terkait issue politik aliran yang ditakutkan itu, modal kearifan lokal mampu menepis potensi tersebut.

Karena kata Hamidi, Soekarno menyebut pancasila bukan berasal dari apa yang telah ia gali, akan tetapi apa yang ada dalam pancasila berasal dari kultur Indonesia itu sendiri.

“Kalau soekarno menyebut pancasila bukanlah hasil dari apa yang dia gali, tapi pancasila apa yang ada di kuktur kita sendiri, sehingga 5 mutiara yang sangat penting itu, sangat langsung diterima menjadi dasar negara,” tutupnya.

BAGIKAN