ketua komisi A William Yani

@Rayapos | Jakarta – Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta menuai banyak kritikan dari sejumlah anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta.

Kurangnya sosialisasi terkait biaya pemakaman terhadap masyarakat Jakarta menjadi sorotan politisi kebon sirih, saat dinas kehutanan mengajukan anggaran pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja perawatan taman makam dalam pembahasan APBD perubahan 2018.

Salah satu kritikan pedas datangnya dari ketua komisi A William Yani, ia menyoal soal biaya pemakaman yang terbilang tertutup bagi masyarakat.

Menurutnya jika biaya pemakaman itu digratiskan masyarakat harus mengetahui besaran harganya, namun jika tidak gratis masyarakat juga harus mengetahui herapa jumlah pastinya. Sebab ia berpendapat biaya pemakaman memiliki harga yang berbeda-beda di setiap TPU.

“Bisa gak dikasih pengumuman, itu pasang plang di depan TPU rincian biaya pemakaman,” kata Yani di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).

Adapun rincian yang di maksud William, pertama adalah biaya gali lubang kubur, pemasangan tenda sekaligus tarif perawatan pemakaman. Hal ini disampaikannya guna menghindari adanya ‘calo’ pemakaman.

“itu harga semua ada di dalam, kalau gratis sebut gratis, rinciannya coba dipasang di setiap TPU biar masyarakat tahu, bisakan,”

Politisi PDI perjuangan ini juga mengusulkan, agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang pemakaman menganggarkan penambahan tenda dan pengeras suara di semua TPU DKI Jakarta, agar hal tersebut memudahkan masyarakat miskin tanpa harus membayar uang sewa tenda.

“Kalau sehari ada yang meninggal 20 orang, kaya di Pondok Rangon, kurang loh tenda, sekalian disiapkan speker untuk di pemakaman,” kata dia.

Pendapat senada juga disampaikan ketia Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono yang menilai dinas pemakaman masih tertutup terkait biaya pemakaman.

Dituturkan Gembong, berdasarkan pengamatannya di TPU, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pengurus makam memang tidak mematok harga. Namun besaran harga tersebut biasanya disampaikan oleh Pegawai Harian Lepas yang biasa membantu SKPD pemakaman.

“Ini yang beginian mah saya udah tau, tinggal dicari saja siapa yang nangisnya paling kenceng, oh itu dia ahli warisnya lalu diminta harga sekian misalnya,” ketus Gembong.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhutanan Provinsi DKI Jakarta, Djafar Muchlisin mengaku sudah sering memberikan sosialisasi terkait biaya pemakaman yang murah.

Sosialisasi itu disampaikan pihaknya melalui social media dan event-event tertentu.

“Sudah ada sosialisasi, di sosial media, seperti kehiatan di kemayoran kami samapikan,” ucap Djafar.

Bahkan ia mengaku sudah menyiapkan team yang bisa dipanghil kapan saja untuk mengangut dan mengantar masyarakat yang kurang mampu untuk dimakamkan.

“Dalam bentuk itu, team kita sudah ada, juga adanya mobil pala hitam yang bisa di huhungi kapan saja,” Tandasnya.

BAGIKAN