Wakil Ketua Umum PPP kubu Djan Faridz, Humphrey Djemat (Foto: Istimewa)

@Rayapos | Jakarta – Konflik internal yang kini masih melanda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berimbas terhadap pencalonan cagub/cawagub para Pilkada serentak 2018.

Wakil Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat mengimbau kepada para calon peserta pilkada 2018 untuk tidak tidak meminta dukungan kepada PPP Romahurmuziy (Romy). Dia mengatakan hal itu karena surat keputusan pengesahan milik PPP kubu Romy cacat hukum.

“Kepada seluruh calon pilkada untuk tidak meminta dukungan kepada PPP kubu Romy atau mendapatkan dukungan tersebut yang dasarnya surah keputusan pengesahan kepada Menkumham yang cacat hukum,” ujar Humphrey dalam keterangannya, Senin (8/1/2018).

Baca juga : Disemangati Tri Rismaharini, Azwar Anas Ucapkan terima Kasih

Menurutnya, sampai saat ini proses hukum pembatalan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait pengesahan kepengurusan PPP Romy masih bergulir di pengadilan. Dengan demikian pengusungan calon di Pilkada oleh PPP Romy menjadi cacat hukum.

“Kami pastikan para calon peserta pilkada 2018 yang memperoleh dukungan dari PPP Kubu Romy akan mendapatkan gugatan dari kami karena PPP Kubu Romy cacat hukum,” jelas Humphrey.

Baca juga : Digandeng Bima, Pejabat KPK Ini Pertimbangkan Masuk Parpol

Bahkan, Humphrey menegaskan, gugatan tersebut akan terus dilakukan PPP Muktamar Jakarta sampai hasil Pilkada itu sendiri. Hal itu dilakukan bilamana para peserta pilkada tersebut tetap memaksakan maju dari PPP Kubu Romy.

“Yang mendapatkan dan surat keterangan untuk maju pada Pilkada dari kubu Romy maka peserta tersebut akan mendapatkan gugatan dari PPP Djan Faridz,” tegas Humphrey.

Dia menerangkan, bahwa secara hukum PPP Djan Faridz adalah yang sah karena sudah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung No. 504 dan putusan 601.