PR Besar menanti Ketum KONI Maluku

@Rayapos | Ambon: Menelilsik tentang figur yang akan menjadi kandidat dalam pertarungan memperebutkan kursi kepemimpinan KONI Maluku, LPP RRI Pro I Ambon, menggelar dialog interaktif, Sabtu (28/1) pagi, dengan tajuk ”Melacak Sang Pemimpin KONI Maluku”. Dialog ini melibatkan akademisi dan praktisi olahraga, yakni dosen Program Studi Pendidikan Jasmani dan Rekreasi (Penjaskrek) FKIP Universitas Pattimura, Dr. Albert Fenanlampir,M.Pd, Redaktur Olahraga Senior, Rony Samloy, dan Kabid Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku, Carolis Nirahua. Dialog ini dipandu Joe Souruy, produser Kabid TMB Jhony Baso, Pengarah Acara Niar Abdul Litiloly, dan operator Excel Carol.

Menurut Fenanlampir, sosok Ketum KONI Maluku mendatang harus mampu berkantor seharian penuh meski hanya mengonsumsi sarimie atau mie instan, yang penting fokus mengurusi KONI Maluku. ”Selama ini kantor KONI Maluku ibarat rumah besar yang sepi, mati suri, tak ada aktivitas apa-apa. Nanti mau PON baru kita kumpul-kumpul bersama. Jadi siapapun yang kelak terpilih sebagai Ketum KONI Maluku, sosok itu harus fokus, full time, berkantor meski harus makan sarimie,” ujarnya.

Sesuai AD KONI, jelasnya, setahun sebelum pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI Maluku seharusnya tim penjaringan, tim penyaringan, dan tim seleksi sudah bekerja, sehingga pada saat pelaksanaan Musorprov KONI Maluku nanti, sudah tergambar siapa-siapa kandidat Ketum yang akan maju bertarung dengan visi dan misinya. ”Pengalaman selama ini proses ini tidak berjalan. Tiba-tiba saja sudah ada sodoran nama calon, dan langsung aklamasi terhadap pak Karel Ralahalu. Memang ada baiknya karena pengalaman di Maluku selama ini, seratus persen anggaran pembinaan olahraga berasal dari APBD sehingga sosok birokrat itu masih dinilai layak memimpin KONI Maluku meski hal itu bertentangan dengan UU SKN,” jelasnya.

Kesempatan yang sama, Samloy menyatakan Ketum KONI Maluku periode 5 tahun ke depan harus total, baik tenaga, waktu, maupun topangan dana pribadi, untuk mengurusi induk organisasi dari seluruh cabang olahraga itu. ”Selain kriteria yang sudah diatur dalam AD KONI dan UU SKN, sosok Ketum KONI Maluku ke depan harus total, punya networking luas dengan KONI Pusat dan seluruh PB cabor, akomodatif, komunikatif, dan mampu melobi anggaran untuk menopang program-program KONI Maluku,” tegasnya.

Dijelaskannya, Ketum KONI Maluku nanti juga harus punya kepedulian tinggi terhadap masa depan atlet dan pelatih sehingga peluang ”bisnis ilegal” di balik penjualan atlet-atlet potensial menjelang PON XX/2020 Papua dapat diminimalisasi sejak saat ini. ”Harus dicatat, sepulang PON XIX/2016 Jawa Barat itu hampir sebagian besar atlet dan pelatih kecewa berat, karena ternyata bonus diberikan Pemprov tidak sesuai harapan mereka. Ini menjadi bumerang dan lonceng kematian bagi daerah ini menuju PON 2020 jika tak segera disikapi serius, siapapun yang kelak menjadi Ketum KONI Maluku. Karena itu, Musorprov KONI Maluku dalam waktu dekat nanti punya nilai penting dan strategis untuk mewujudkan target tinggi di PON Papua sekaligus memagari atlet dan pelatih daerah ini agar tidak dibajak daerah-daerah lain di Tanah Air,” timpalnya.

Diakuinya, pada tahun 2008 silam ada kebijakan Pemprov Maluku terhadap atlet-atlet berprestasi, yakni pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil dan beasiswa bagi atlet pelajar yang lulus dari PPLP Maluku. “Harapan masyarakat adalah kebijakan ini tetap ada dan menjadi perenungan bagi ketum KONI Maluku ke depan,” tegasnya.

Selain itu, tambahnya, ada sejumlah kandidat yang didapuk memimpin KONI Maluku ke depan, yakni Said Assagaff, Zeth Sahuburua, Tony Pariela, Albert Fenanlampir, Izack Saimima, Agus Lomo, dan Anos Yermias. ”Sosok-sosok ini yang mengemuka sesuai keinginan masyarakat pencinta olahraga lokal,” imbuhnya.

Sementara, Nirahua menandaskan mayoritas atlet-atlet penyumbang medali bagi Maluku di PON XIX Jawa Barat kemarin, dibina di PPLP Maluku. Persoalannya, anggaran pembinaan PPLP yang dikantongi Dispora Maluku untuk setiap tahun anggaran hanya berkisar Rp. 1,5 milyar, sehingga jumlah itu tidak sebanding dengan apa yang digelontorkan ke KONI Maluku sebesar Rp. 16,5 milyar.  ”Kalau di daerah lain anggaran pembinaan cabang itu lebih banyak diberikan ke Dispora, bukan KONI, tetapi di Maluku sebaliknya di mana anggaran ke KONI lebih banyak daripada yang dikasih ke Dispora. Padahal, embrio pembinaan atlet potensial itu awalnya dari PPLP. Semoga bapak-bapak dewan di Karpan dan Pemprov Maluku bisa menyikapi hal ini,” terangnya.

Diharapkannya, ada langkah tanggap KONI Maluku terhadap mantan-mantan atlet PPLP yang masih berstatus atlet. Ambil misal La Memo, Raja Rowing Asia. Nirahua mengakui lebih kurang terdapat 10 atlet yang diangkat sebagai PNS dan kini ditempatkan di Dispora Maluku setelah sukses di PON 2008 Kalimantan Timur. “Sekarang ini La Memo sudah lulus dari PPLP Maluku. La Memo ini sudah lama ingin digaet daerah lain, tapi karena masih berstatus atlet PPLP Maluku, sehingga peluang itu sulit terwujud. Sekarang dia sudah lulus. Kalau KONI Maluku dan Pemprov tidak melihat ini, saya khawatir La Memo akan dibajak daerah lain,” pungkasnya.

Comments

comments

LEAVE A REPLY